Banner sumsel

Pejabat Banyak Mutasi, Serapan APBN di Sumsel Melambat

PALEMBANG, koranindonesia.id – Banyaknya pejabat yang mutasi setelah pergantian Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), membuat serapan APBN di Provinsi Sumsel melambat.

Terbukti hingga saat ini serapan anggaran baru mencapai 56,17% atau Rp7,96 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp14,18 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Taukhid mengatakan, pada triwulan ke III serapan ditargetkan sudah mampu mencapai 60%. Namun, saat ini baru 56,17%. Meski begitu, ia mengaku, itu tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan.

“Biasanya pada akhir tahun trennya mulai meningkat,” ungkap Taukhid, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, faktor lambatnya serapan belanja APBN ini dikarenakan faktor perubahan atau mutasi pejabat di lingkungan Satuan Kerja (Satker) yang menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), seperti di instansi pemerintahan. Sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian pada proses belanja yang telah berjalan.

Meskipun begitu, untuk memaksimalkan serapan belanja hingga akhir tahun. Pihaknya akan mengintensifkan monitoring terhadap seluruh proses belanja, khususnya proyek strategis infrastruktur yang didanai oleh APBN di Sumsel. Seperti, Jembatan Musi IV, Stasiun Pompa Banjir DAS Bendung, Jalur kereta api dan lain sebagainya.

“Kami optimis serapan APBN ini dapat maksimal sampai akhir tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, pagu anggaran Rp14,18 triliun ini terbagi dalam 564 DIPA yang dikelola kementrian/lembaga serta Satker di OPD Pemprov Sumsel. Karena itu, ia meminta satker untuk lebih mempercepat penyelesaian pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mempercepat proses serapan anggaran.

“Serapan anggaran ini memiliki peranan penting karena semakin tinggi serapan maka akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

(ram)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.