Banner Pemprov Agustus

PDIP Diminta Nonaktifkan Kadernya Yang Disebut Dalam Kasus Bansos

JAKARTA, koranindonesia.id – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin memandang bahwa akan jauh lebih baik jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta kepada kadernya yang masih aktif bekerja di lembaga negara yang diisukan terkait kasus bansos, untuk fokus menyelesaikan persoalan itu.

Tak hanya meminta kadernya, Ujang juga menyarankan agar PDIP menjelaskan ke publik secara terbuka bahwa partainya tidak ada kaitannya dengan kasus bansos.
Demikian disampaikan Ujang saat menanggapi sejumlah kader PDIP seperti Herman Herry yang kini menjabat sebagai ketua komisi III DPR RI, Ihsan Yunus sebagai ketua komisi VIII DPR RI yang diisukan dengan kasus dugaan korupsi dana bansos yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara.

“PDIP perlu menjelaskan agar tak ada tuduhan negatif ke PDIP. Demi menjaga marwah partai, mestinya di non aktifkan (kader PDIP yang diisukan terkait kasus bansos yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara)” tandas Ujang kepada wartawan, Senin (25/01/2021).

Adapun terkait kasus bansos itu sendiri, Ujang mengaku tidak terkejut dengan kasus-kasus korupsi semacam itu.
“Ini sudah bukan rahasia lagi. Sudah menjadi tabiat pejabat mengkorupsi dana bansos. Prinsipnya korupsi saja dana itu yang penting tak ketahuan. Jika ketahuan, itu resiko,” kata Ujang.

Sebagai warga negara yang prihatin dengan kasus itu, Ujang berharap agar lembaga anti rasuah dapat menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas sampai ke akar-akarnya.
“KPK Profesional saja. Siapapun yang diduga terlibat ya harus diusut,” tegasnya.

Jika berkaca pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan lingkaran elit, Ujang mengaku pesimis kasus bansos yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara itu bisa menjerat aktor-aktor lainnya.

“Sepertinya akan terputus hanya hingga Juliari. Banyak kasus-kasus korupsi yang tak tuntas dan tak bisa menyentuh ke pelaku paling atas. Atau tak bisa menyentuh yang kecipratan dana bansos di level paling tinggi. Harapannya KPK bisa mengusut kasus bansos hingga tuntas,” pungkasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.