Banner sumsel

PBB Naik Hanya di Kawasan Bisnis dan Elit

PALEMBANG,koranindonesia.id – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang hanya berlaku di kawasan elit dan bisnis saja. Sementara wajib pajak biasa yang tagihannya di bawah Rp300 ribu dibebaskan.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Shinta Raharja mengatakan, kenaikan ini telah dilakukan kajian-kajian yang cukup lama, termasuk kenaikan ini dilakukan karena sudah lima tahun belakang tidak terjadi di Kota Palembang serta kenaikan hanya di lokasi tertentu.

Sedangkan Pemkot Palembang membebaskan pajak dengan nilai di bawah Rp300 ribu. Dimana, dari 263.709  wajib pajak yang dibebaskan atau sekitar Rp31 miliar, sisanya 166.536 wajib pajak kena dengan potensi Rp464 miliar.

“Saya pikir ini pantas-pantas saja, layak karena kenaikan ini di zona-zona bisnis, komplek-komplek elit. Apalagi kenaikan dilakukan terhadap 166.536 objek pajak, sedangkan 263.709 kita bebaskan,” katanya.

Khususnya untuk yang berada di zona bisnis dan kawasan elit, kenaikan yang terjadi saat ini, adalah kenaikan pajak bumi. Artinya, kenaikan terjadi terhadap nilai jual objek pajak (NJOP).

“Kenaikan saat ini adalah kenaikan pajak bumi, untuk bangunan tidak. Karena, saat ini yang kita lakukan penyesuaian NJOP terhadap nilai pajak tersebut,” ujarnya.

Shinta menambahkan, kenaikan ini juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu dan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di sektor pajak. Dimana, target pajak yang dulunya Rp748 miliar menjadi Rp1,3 triliun.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ada dua konsepsi, pertama yang diterapkan, dari sembilan jenis pajak, itu dilakukan pemasangan tapping box, dan khusus di pajak PBB, dilakukan penyesuaian NJOP. “Itu untuk menyusul angka Rp552 miliar tadi. Dimana nantinya, ini semua untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia meminta agar pihak-pihak tertentu dapat menggunakan objektifitas individu dalam memebedakan suatu persoalan dengan kondisi yang sebenarnya. “Sekarang kita lihat dan buktikan, apakah masih ada NJOP pajak bumi di kawasan bisnis seperti di Sudirman, dan kawasan elit di Rajawali yang nilainya Rp1 juta per meter. Kita dapat pastikan nilai jualnya diatas itu,” bebernya.

Shinta menerangkan, kenaikan saat ini dilakukan masih berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri dan nilai yang ditetapkan masih dibawah nilai jual dari objek pajak bumi itu sendiri.

“Jika dilakukan berdasarkan fakta dilapangan, kenaikan PBB mungkin bisa lebih dari kenaikan sekarang bahkan bisa 10 kali lipat. Tapi itu tidak dilakukan dan kami masih memberikan space lebih kurang 40% dari nilai sekarang,” ujarnya.

Persoalan kenaikan ini sambung Shinta, sebenarnya sudah sesuai ketetapan dan aturan. Bahkan, pihak inspektorat juga sudah melakukan kajian selama tiga bulan. Juga sudah dilakukan sosialisasi melalui para tangan ketua RT (Rukun Tetangga) di seluruh wilayah.

Pihaknya juga membuka ruang konsultasi khusus di kantor BPPD Kota Palembang. “Kita membuka ruangan khusus bagi siapa saja masyarakat yang ingin menanyakan kenapa terjadi lonjakan kenaikan PBB,” jelasnya. (Iya)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.