Bhintan Shalawat

PB HMI Laporkan Kampanye Jokowi di Gorontalo, Ini Penyebabnya

JAKARTA, koranindonesia.id – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) akan meminta dan merekomendasikan ke DPR RI terkait laporan  ke Bawaslu RI tentang pemberitaan di media massa terkait kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Gorontalo dan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menuai polemik.

Karena terkait kunjungan tersebut sempat beredar surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor B-268 /M.Sesneg/AN.00.03/02/2019 tentang pemberitahuan cuti kampanye Presiden. Menurut Sekretaris Umum Direktur LKBHMI PB HMI, Laode Abdul Muharmis Erlan, langkah tersebut perlu diambil Komisi II bersama lembaga penyelenggara pemilu agar tidak memunculkan opini publik yang menganggap penyelenggara pemilu tidak netral.

“Dimana sampai saat ini, jika merujuk kepada Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang pemilu sebagaimana terdapat dalam pasal 281 ayat (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota harus memenuhi ketentuan : a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara,” sebutnya melalui keterangan pers tertulis yang diterima koranindonesia.id, Senin (1/4/2019).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Erlan tersebut menambahkan, lebih spesifik lagi diatur dalam PP No.32/2018 Bab IV tentang tata cara pelaksanaan cuti dalam kampanye pemilihan umum. “Pasal 30 ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden atau ikut serta dalam kampanye pemilihan umum dan ayat (2) dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) presiden dan wakil presiden harus menjalankan cuti,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI, Abdul Rahmatullah Rorano mengungkapkan, berdasar pada pasal 34 ayat (2) jadwal cuti kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden disampaikan oleh menteri, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesekretariatan Negara kepada KPU paling lambat 7 hari kerja sebelum presiden dan wakil presiden melaksankan kampanye.

Dan pada ayat (3) yaitu dalam keadaan tertentu presiden dan wakil presiden dapat membatalkan cuti kampanyenya. Dan terakhir dalam pasal 42, dalam hal terdapat tugas pemerintahan yang mendesak, dan harus segera diselesaikan presiden dapat memanggil menteri dan pejabat setingkat menteri yang sedang melakukan kampanye pemilihan umum.

“Jadi sudah sangat jelas bahwa presiden dapat membatalkan cuti kampanyenya apabila terdapat keadaan yang mendesak, dan keadaan yang mendesak yang dimaksud yaitu keadaan yang membutuhkan penanganan secara cepat demi keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintahan serta kepentingan bangsa dan negara, antara lain bencana alam, wabah penyakit endemik, serangan terorisme dan kerusuhan massal,” lugasnya.

Dirinya kemudian mempertanyakan, lalu apakah dalam kunjungan ke Gorontalo dan ke Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah keadaan negara yang mendesak, tentukan tidak ada sehingga pihaknya meminta kepada Komisi II untuk segera memanggil instansi penyelenggara pemilu terkait agar tidak terjadi abuse of power dalam hal ini penyalahgunaan kekuasaan. “Langkah ini perlu diambil untuk dalam rangka menjaga komitmen guna mewujudkan penyelenggaran pemilu yang demokratis dan kredibel, serta demi menjaga netralitas penyelenggara pemilu,” pungkas Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI ini.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.