Banner sumsel

Panwaslu Didesak Laporkan KPU Palembang ke DKPP

PALEMBANG, koranindonesia.id – Sejumlah massa pendemo yang menamakan diri Perhimpunan Pemuda Pemudi Peduli Pemilu (P5) kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang, Jumat (27/4/2018).

Mereka mendesak Panwaslu Palembang untuk melaporkan KPU Palembang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan memberhentikan semua komisoner KPU Palembang, atas dugaan penggelembungan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Palembang, mendatang.

Koordinator Aksi (Korak) P5 Fadrianto TH mengatakan, hari ini mereka melakukan aksi yang kedua. Karena pada Selasa (24/4/2018) lalu sudah menggelar aksi serupa. “Kami menyikapi penetapan DPT ada dugaan penggelembungan. Oleh sebab itu, kami minta Panwaslu Kota Palembang untuk melaporkan KPU Palembang ke DKPP dan merekomendasikan seluruh komisioner KPU Palembang diberhentikan,” ujarnya.

Menurut Fadrianto, apabila hal tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan terjadi kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Palembang. “Kami menduga KPU Palembang melakukan penggelembungan DPT. Apabila KPU Palembang mengakui adanya kesalahan dalam penetapan DPT dan membatalkan atau merubah DPT, maka itu tidak mengurangi unsur kesalahaan dan pelanggaran Undang-Undang. Sehingga tidak mengurangi unsur pidana. Walaupun KPU Palembang meminta maaf dan mengubah DPT,” paparnya.

Dia menuturkan, jika ada pengubahan DPT itu tetaplah bukan pembenaran. Karena secara tidak langsung mereka mengakui kesalahan. “Apabila DPT diubah, kami minta Panwaslu melaporkan KPU Palembang ke DKPP. Aksi ini dukungan kami ke Panwaslu terkait DPT,” bebernya.

Fadriyanto menambahkan, pihaknya secara kelembagaan meminta Panwaslu Palembang untuk melaporkan KPU Palembang ke DKPP. “Kalau tidak kami akan ambil alih, dan akan melaporkan KPU Palembang dan Panwaslu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Palembang Muhamamd Taufik mengungkapkan, pihaknya telah menaikan status persoalan DPT ini menjadi temuan. “Kita punya mekanisme sendiri sesuai peraturan. Laporan para pendemo ini masih dalam proses, karena butuh waktu 5 hari,” bebernya.

Lebih lanjut Taufik menuturkan, dalam membuat rekomendasi pihaknya harus berhati-hati  dan tidak gegabah. “Kita dalami, pelajari. Yakinlah kita bekerja secara profesional,” ucapnya.

Dalam melakukan proses klarifikasi sambung Taufik, pihaknya memanggil anggota PPS, PPK, operator serta komisioner. Untuk mengetahui letak kesalahannya. “Mudah-mudahan dalam waktu satu atau dua hari ini sudah ada rekomendasinya. Hari ini KPU Palembang melakukan pleno, dan kami tidak menghadiri. Kalau kami hadir berarti kami mengakui kesalahan KPU Palembang. Kami disini masih dalam proses pemanggilan PPS dan PPK,” ucapnya.

Masih menurut Taufik, untuk melakukan klarifikasi satu orang, pihaknya membutuhkan waktu 3 jam. “Kita lembur sampai malam untuk melakukan klarifikasi ini. Kami bersyukur masyarakat ikut melakukan pengawasan. Semoga apa yang kami putuskan nanti seadil-adilnya,” pungkasnya.(win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.