Banner Pemprov 2020
3M Muba

Pansus Perda Inisiatif DPRD Sumsel Lakukan Kunker ke Lampung

Palembang,koranindonesia.id—Pansus Peraturan Daerah (Perda) Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular dan Bencana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk mengali informasi terkait Perda tersebut, Jumat (20/11) di DPRD Provinsi Lampung.

 

Ketua Pansus Toyeb Rakembang mengatakan dipilihnya Lampung sebagai sebagai bandingan karena Lampung merupakan pintu masuk ke pulau Sumatera.

“Kami ingin lihat bagaimana regulasi yang dibuat oleh dewan Lampung terkait pandemi dan penyakit menular,”kata politisi PAN.

Selain itu, DPRD Lampung juga sedang melakukan pembahasan peraturan daerah yang mirip dan sama dengan yang dilakukan oleh Provinsi Sumsel.

“Artinya ada nafas yang sama bagaimana daerah-daerah menyikapi wabah ini,”tambah Toyeb.

Kasubag Protokol DPRD Lampung Dedi SH MSi mengatakan sampai saat ini perda covid-19 masih tahap pembahasan pansus. Soal target waktu Dedi mengatakan secepatnya selesai agar bisa langsung diterapkan masyarakat.

“Melindungi masyarakat dari Wabah ini adalah semangat perda ini,”katanya.

Sementara Perda inisiatif DPRD Sumsel ditargetkan awal bulan Desember ini bisa selesai karena Perda ini sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebelumnya Toyep mengatakan Perda ini nanti tidak hanya berlaku dalam hal Covid -19 yang saat ini melanda saja, tapi dapat juga menjadi rujukan jika kedepan terdapat wabah/penyakit menular lainnya. Bahkan dalam hal bencana yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

“Kita berharap Covid-19 ini segera berakhir, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa kedepan apakah akan ada penyakit/wabah berikutnya. Belajar dari hal ini dan dengan semangat melindungi masyarakat, maka Perda ini bisa menjadi landasan nantinya,” ungkapnya.

Ia memberikan sedikit bocoran dalam Perda itu nanti diatur mengenai protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat baik secara perseorangan, instansi atau badan hukum.

“Dalam Raperda ini juga diatur sanksi, mulai dari adminitratif sampai pada pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah sanksi administratif dijatuhkan,” pungkasnya. (Ard)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.