Banner Pemprov 2020
3M Muba

Pakar Otda Ini Kritik Pemanggilan Polisi Terhadap Gubernur Anies Baswedan

JAKARTA, koranindonesia.id – Pakar Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan mengkritik pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya. Djohermansyah menyebutkan pemanggilan gubernur seharusnya menjadi izin Presiden Republik Indonesia. “Aturannya, Kapolda jika ingin memanggil Gubernur itu harus atas seizin Presiden. Kalau polisi ingin memanggil wali kota dan bupati harus seizin Menteri Dalam Negeri,” kata Djohermansyah, Jumat (20/11/2020).
Djohermansyah menuturkan alasan polisi tak bisa asal panggil gubernur lantaran posisi gubernur adalah ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Anggota Forkopimda adalah salah satunya Kepolisian Daerah.

“Forkopimda itu terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah dan diketuai oleh gubernur itu sendiri,” jelas dia.

“Jadi kurang etis rasanya untuk pemanggilan padahal mereka istilahnya satu pimpinan yang sama,” ujar Djohermansyah.

Sementara Pakar hukum negara, Refly Harun menyatakan dari sisi hukum tata negara, ada keanehan jika Anies Baswedan sewa oleh Polda Metro Jaya. Sebab Polda dari Pemprov DKI merupakan Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Aneh dan tidak wajar mempermalukan Gubernur DKI kalau sewa oleh Mapolda Metro Jaya. Kalau perspektif ya mereka (Polda Metro) bagian dari Forkopimda. Apalagi yang memeriksa bukan Kapolda Metro Jaya, ”ujar Refly Harun.

Tetapi, menurutnya, kalau dari prespektif adanya tindak pidana, maka semua orang sama di hadapan hukum termasuk Gubernur dan Presiden sekalipun. “Hanya yang perlu ditanyakan soal jalurnya. Saya beranggapan jalurnya harusnya Habib Rizieq dulu yang hemat, ”kata Refly.

Pemanggilan Anies juga mendapat kritik dari pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar. Dia menilai pemanggilan Anies Baswedan berlebihan, karena polisi disebut tidak punya kewenangan atau kewenangan otoritas negara dalam kebijakan kebijakan.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai langkah polisi memanggil Anies Baswedan ini bersifat politis. Belum pernah terjadi Polda memanggil seorang Gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi, kecuali dalam rangka penyidikan, “kata dia, Rabu, 18 November 2020.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.