Banner Pemprov 17 Agustus

Pakar HTN Ini Yakin PDIP Rela jika Kursi Ketua MPR Dipegang PKB

JAKARTA, koranindonesia.id – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan, setiap anggota DPR dan DPD punya hak untuk mengisis semua jabatan di lembaga ini  lewat konstitusi. Walau dalam prakteknya ini di lokalisir menjadi kewenangan fraksi menjadi satu soal.

“Tetapi secara konstitusional, setiap anggota punya hak untuk menduduki jabatan apapun di MPR, dan semua organ yang ada di MPR itu bisa dipangku oleh semua anggota DPR,” kata Margarito dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR ‘Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?’ di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019)

Karena, sambungnya, di UUD yang namanya MPR itu, angggotanya adalah gabungan dari DPD dan DPR. “Tapi apapun itu, faktanya kita sedang berada dalam satu lingkungan hukum yang tegas. Kita tahu di masa lalu , sebut saja di 2014 apa yang terjadi pada waktu itu. Diborong semua oleh kelompok yang kalah tapi bisa borong pimpinan di DPR dan MPR  dan itu hebat. Itu hebatnya Setya Novanto dan akan ada nanti setya Novanto yang lain, rasanya tidak mungkin. Itu yang pertama,” tegas Margarito.

Kedua, kalau lihat  komposisi pada waktu itu relatif memungkinkan untuk itu. Sekarang rasanya tidak. Boleh dikatakan, secara praktis kalau kita sebut teman-teman  yang berada di luar aliansi taktis yang memenangkan Pilpres 2019 ini, ya tinggal Gerindra dan PKS. Bisa apa mereka, sudahlah,” ujarnya..

Karena itu yang menjadi soal sekarang teman-teman di kelompok yang memenangkan Pilpres ini. persoalannya berputar di situ, secara legal apapun itu, ya memang dibenarkan.

“Karena itu kita, bukan ingin tetapi akan menjadi lucu kalau aliansi yang besar ini berkelahi. Kita ingin mendapatkan satu horison yang menunjukkan bahwa koalisi atau aliansi ini betul-betul menuntun perilakunya dengan semangat gotong royong,” harapnya.

“Dalam kerangka itu, apakah partai yang memenangkan ini kan bisa memainkan  peran itu, saya tidak tahu. Tapi  rasanya kalau PDIP nanti pegang DPR, rasanya  PKB masuk akal Kalau ada di MPR,” begitu menurutnya.

Bukan karena satu ada pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf hingga dua orang ini berbagi. “Tetapi  saya rasa, karena ini anda tidak bisa bicara tentang sah dan tidak sah, anda bicara  layak dan tidak layak ini sebuah presfektif yang  betul-betul terlepas dari legal. Sama sekali itu bukan soal hukum tetapi soal Politik.

Kalau anda bicara soal politik maka, menurutnya, lebih fahamlah itu. Anda bicaralah dan dalam konteks itu. “Penting juga untuk bangsa ini kalau direlakanlah kursi ketua MPR itu kepada PKB. Apakah itu Al-mMukarom Muhaimin Iskandar terserahlah itu. Jadi ada nasionalis yang pegang DPR lalu satu yang dekat-dekat ke religius yang mewakili NU yang begitu besar ada di Jawa timur, di jawa tengah dan Jawa barat  dan segala macam,” urai Margarito.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.