P5 Minta Panwaslu Palembang Usut Dugaan Penggelembungan DPT

PALEMBANG,koranindonesia.id – Perhimpunan Pemuda Pemudi Peduli Pemilu (P5) hari ini (24/04/2018) pukul 13.00 WIB mendatangi Panwaslu Kota Palembang. Massa dibawah kendali koordinator lapangan,  Syahreza menuntut Panwaslu kota Palembang untuk mengusut tuntas dugaan penggelembungan suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena terdapat  selisih lebih 123.000 orang.

Koordinator aksi Fadrianto mengatakan, pada 29 April 2018 KPU Kota Palembang telah melakukan pleno penetapan DPT Kota Palembang dengan jumlah 1.244.716 orang berdasarkan berita acara nomor 111/PL.01.2.2-BA/01/Kota/IV/2018. Penetapan itu diduga melanggar Undang-Undang yang berlaku, dengan kesalahan yangdilakukan oleh KPU Kota Palembang terletak dalam penyusunan Sidalih sebagai dasar dalam penetapan DPT diduga tanpa mengacu pada DP4 dan tidak melalui pleno berjenjang.

“Adanya dugaan penggelembungan mata pilih di Kota Palembang dalam penyusunan Sidalih dan penetapan DPT dari acuan DPS/DP4 sebesar 1. 099.195 dan kemudian data pemilih potensial yang belum memiliki EKTP sebanyak 22.425. Sehingga bila dijumlahkan DPT itu sekitar 1.120.000 orang, tapi DPT yang ditetapkan KPU Palembang mencapai 1.244.716. Ini diduga melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2017,” ujarnya.

Fadrianto mengatakan, tidak mungkin pertumbuhan penduduk Palembang sebanyak123.000 orang. “Siapa yang melakukan coklit. Mana mungkin bisa ada penambahan penduduk hingga 123.000, mungkin itu data siluman,” ucapnya.

Fadrianto meminta Panwaslu Palembang mengusut tuntas persoalan tersebut agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. “Kami minta Panwaslu Palembang melaporkan KPU Palembang ke KPU RI. Kalau tidak, kami akan melaporkan kedua lembaga ini. Tapi kami masih percaya dengan Panwaslu Palembang,” paparnya.

Komisioner Panwaslu Palembang Dadang Aprianto mewakili Ketua Panwaslu Palembang  M. Taufik menuturkan, jika terbukti ada pelanggaran  sekecil apapun maka akan di proses. “Kami tunaikan amanah rakyat. Hari ini kita naikkan status masalah DPT ini menjadi temuan, karena terindikasi KPU Palembang melanggar. Ditambah lagi laporan dari bapak dan ibu,” ujarnya.

Sementara itu Komisioner Divisi HPP Panwaslu Palembang Darsi Elyanto menambahkan, apapun kecurangan dilapangan akan diproses dan akan ditindaklanjuti.

“Temuan pada proses penetapan DPT pada rapat pleno di KPU Palembang karena tidak sinkronnya data dari PPK dan KPU Palembang. Perbedaannya sangat jauh,” paparnya.

Darsi menambahkan, kalau KPU Palembang menggunakan tahapan sesuai aturan maka kecurangan bisa diminimalisir. “Kalau ada indikasi pelanggaran kode etik maka akan kita lanjutkan prosesnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” pungkasnya.(win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.