OPD Ajukan SPP, TPP ASN Langsung Cair

PALEMBANG,koranindonesia.Id- Masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) September lalu, diklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang karena OPD tersebut belum mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kepala BPKAD Kota Palembang, Hoyin Rizmu mengatakan, belum dibayarkannya TPP sebagian ASN di lingkungan Pemkot Palembang karena sebelumnya masih menunggu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) disahkan oleh Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel).

“Sekarang APBD-P sudah disahkan. OPD tempat bertugas ASN tersebut sudah bisa mengajukan SPP kepada kami (BPKAD). Jika ada yang belum dapat, artinya OPD itu belum mengajukan SPP dan SPM,” katanya, Senin (8/10/2018).

Hoyin mengatakan, pencairan TPP sesuai dengan kapan pengajuan dari OPD tersebut. Sebelum pencairan uang TPP di bank yang telah bekerjasama, OPD harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD Kota Palembang terlebih dahulu.

“Kemudian, setelah itu sekitar  tiga hari kami mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Langsung (SP2D SL), setelah surat itu kami keluarkan maka setiap OPD bisa langsung ke bank untuk mencairkan uang TPP yang ditransfer ke rekening ASN,” katanya.

Sebelumnya Hoyin juga mengatakan, ASN yang belum mendapatkan TPP Agustus maka akan dibayarkan di bulan berikutnya atau dirapel. Menurutnya, belum terbayarkan TPP sebelumnya juga karena ada penganggaran dari OPD yang besar atau juga ada penambahan pegawai. Makanya anggarannya besar dan belum bisa dicairkan.

“Tidak banyak lagi yang belum dapat, OPD silakan ajukan pembayaran, kita akan bayarkan,” ujarnya.

Nilai TPP yang didapatkan PNS Kota Palembang cukup fantastis setelah mendapatkan penambahan dua kali lipat. Artinya, sejak April lalu Pemerintah Kota Palembang pun harus melipatgandakan penganggaran TPP setiap bulannya dari sebelumnya Rp14 miliar perbulan.

“Ya kalikan dua saja dari Rp14 miliar itu. Itulah yang dibayarkan setiap bulannya,” katanya.

Menurutnya, belum bayarnya TPP secara keseluruhan bukan berarti TPP dihapuskan ataupun akal-akalan politik pada Pilkada Palembang. Sebab menurutnya, TPP resmi dan ada SK walikota. “TPP bukan main-main, ada SK dan jika pun dihapuskan harus ada SK-nya,  TPP tetap ada,” ujarnya.

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang nampaknya cukup beruntung di saat beberapa daerah lain menghapuskan TPP. Bahkan, TPP di Pemkot Palembang naik dua kali lipat dari sebelumnya.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Harobin Mastofa mrngatakan, kenaikan TPP ini sebelumnya merupakan usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat datang ke Kota Palembang. Dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD yang mencukupi, maka KPK menyarankan TPP bagi para ASN dinaikkan.

Selain anggaran yang telah mencukupi, TPP ini dinaikkan karena untuk menghindari terjadinya korupsi dari para ASN. “Bukan asal SK-nya keluar ya, tapikan ini memang saran KPK, disetujui juga oleh DPRD Kota Palembang dan Walikota,” tegasnya.

Dengan kenaikan TPP yang cukup signifikan ini,‎ para ASN dituntut untuk meningkatkan kinerja dan jangan sampai ada ASN di Palembang yang melakukan korupsi. “Semua setuju, anggaran ada, jadi terlaksana. Yang penting ada perbaikan tambahan bagi para ASN ini,” ujarnya. (Iya)

2 Komen
  1. jakco berkata

    Komentar:penjaga sekolah belom terima tpp sesudah idul fitri kemaren

  2. Hermanbae420@gmail.com berkata

    Di lingkungan dinas pendidikan kota palembang dari bulan juli 2018 khususnya penjaga sekolah sampai bulan november 2018 tpp belum di bayar perlu di perhatikan.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.