Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pembangunan Jalan Tambang di Hutan Harapan Sumsel

PALEMBANG,koranindonesia.id-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pelestarian Alam Sumsel menolak  pembangunan jalan Tambang di Areal Kawasan Hutan Harapan Provinsi, di Palembang, Selasa (10/4/2018).

Menurut Adios Direktur Kampanye dan Riset HaKI rencana pembangunan jalan angkut batubara yang membelah kawasan restorasi ekosistem dipastikan  mengganggu upaya pemulihan ekosisem hutan, serta membuat fragmentasi hutan dan deforestasi yang lebih luas, sehingga mengganggu habitat hidup satwa liar dan mengancam kehilangan keanekaragam hayati.

“Pembukaan hutan di dalam kawasan restorasi ekosistem untuk jalan angkut batubara akan menimbulkan erosi tanah akibat tidak adanya tutupan hutan dan meningkatkan sedimentasi sungai,”ujarnya dalam keterangan Pers hari ini.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa kegiatan pengangkutan batubara juga akan menimbulkan polusi, menurunkan kualitas air bahkan pencemaran sungai, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan hidupan satwa liar. Yang paling terkena dampak dari aktivitas pertambangan ini adalah kaum perempuan dan anak.

Maka itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pelestarian Alam Sumsel meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mencabut rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Nomor surat: 522/2592/DISHUT/2017.  Selain itu, koalisi juga meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak melanjutkan pembahasan dan memastikan tidak memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalur Pengangkutan Khusus Batubara di kawasan Hutan Harapan Provinsi Sumsel dan Jambi.

Sementara, Aprili Firdaus dari LBH Palembang mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Restorasi Ekosistem (RE) adalah upaya mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) dan unsur non-hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

“Kawasan RE dikelola melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk kegiatan penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, maupun pelepasliaran flora dan fauna,”jelasnya.

Selain itu, kata Direktur LBH Palembang ini dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yakni Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUPHHK RE).  Walaupun dikecualikan untuk jalan angkut tambang pada Ayat 2 poin (F), tetapi Ayat 2 poin (G) menyebutkan bahwa kegiatan dimaksud harus berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan tidak mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha.

Sebelumnya,  Gubernur Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor: 522/2592/DISHUT/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembukaan jalan tambang. Pembukaan jalan tambang ini diusulkan oleh PT Marga Bara Jaya yang berafiliasi dengan PT Triaryani, dan saat ini sedang dibahas di Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

PT Triaryani merupakan perusahaan pemegang konsesi tambang batubara seluas 2.143 hektar di kabupaten Musi Rawas, yang sebagian batubaranya diangkut melalui Kabupaten Musi Banyuasin. PT Triaryani mengusulkan pembukaan jalan angkut tambang dari lokasi tambang ke Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Usul pembukaan jalan angkut tambang ini akan membelah Hutan Harapan, kawasan Restorasi Ekosistem (RE) di Provinsi Sumsel dan Jambi yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki). Total usulan yang membelah Hutan Harapan mencapai 31,8 kilometer, yakni 9,66 kilometer di Jambi (19,4 hektar) dan 22,2 kilometer di Sumsel (44,1 hektar).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pelestarian Alam Sumsel beranggotakan HaKI, LBH Palembang, Serikat Hijau Indonesia, Jaringan Masyarakat Gambut Sumsel, Lingkar Hijau Sumsel Solidaritas Perempuan Palembang, Perhimpunan Tanah& Air (PETA) Sumsel,Yayasan Kuala Merdeka, Yayasan Depati Sumsel, dan AMAN Sumsel.  (ard)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.