Banner Pemprov Agustus

Muslim Indonesia Belum Bisa Umroh, Jokowi Harus Berkomunikasi dengan Raja Salman

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua MPR RI yang juga Angota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, pengambilan keputusan bisa tidaknya umat muslim Indonesia melaksanakan ibadah umrah adanya di Saudi Arabia, mulai di Kementerian Haji dan diatasnya lagi tentunya adalah Raja Saudi Arabia. Karenanya, Hidayat mengaku kalau Komisi VIII DPR sudah berkali-kali mengusulkan agar pihak pemerintah Indonesia memperjuangkan aspirasi umat Islam dan aspirasi Komisi VIII DPR RI.

“Aspirasi kami, yang pasti seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi apapun sangat mendukung bila pemerintah melakukan upaya yang lebih maksimal lagi dengan berkomunikasi secara langsung dengan pihak Saudi Arabia,” kata Hidayat berbicara dalam tema Dialektika Demokrasi dengam tema “Arab Saudi Sudah Izinkan Umrah, Kenapa Indonesia Belum?” di Media Center Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Namun dalam konteks ini, menurut HNW sapaan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tidak cukup hanya dengan Kedutaan nya tetapi langsung dengan antar menteri atau bahkan presiden dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi) agar bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Raja Salman. Hal ini penting untuk juga disampaikan, karena ada beberapa hal untuk didialogkan secara langsung.

Pertama, Saudi Arabia memang sudah membuka umroh tetapi dengan pengetatan-pengetatan dan juga dengan persyaratan-persyaratan. Bahkan, ada 4 negara yang dikenal sebagai pengirim umroh yang terbesar se dunia, yaitu Turki, India, Mesir termasuk Indonesia sendiri belum diizinkan untuk pengiriman umrohnya.

“Jadi bukan hanya Indonesia, tiga negara yang saya sebutkan tadi itu juga belum diizinkan, padahal ke empat negara ini adalah pengirim jamah umroh tebesar,” sebut Hidayat sambil menambahkan, kalau ukurannya terkait dengan vaksinasi, maka yang sudah vaksin terbesar adalah Turki sebesar 53%, Indonesia baru sekitar 18%, itu lebih tinggi dari pada India yang hanya 16 %, sementara Mesir masih di bawah 10%.

Jadi kalau melihat kepada fakta ini, menurut Hidayat, sesungguhnya pemerintah Indonesia bisa menjadikan ini sebagai bagian dari diplomasi yang disampaikan bahwa capaian vaksinasi di Indonesia sudah tinggi presentasinya. Apalagi dengan fakta tentang penurunan jumlah daripada yang meninggal akibat Covid-19, maupun yang terserang sudah terjadi pelandaian yang sangat-sangat signifikan.

Mestinya juga menjadi bagian dari pada yang bisa dikomunikasikan oleh pemerintah Indonesia kepada Saudi Arabia secara langsung, naik kepada menteri kesehatannya maupun kepada Raja Salman,” ujarnya.

Tetapi, masih menurut Hidayat, ada hal yang menjadi perhatian pihak Saudi Arabia sendiri kepada pihak Indonesia, dimana beberapa hari yang lalu Luhut Binsar Pandjaitan membuat pernyataan publik bahwa Indonesia akan mempeketat kedatangan dari warga yang berasal dari Amerika Serikat, juga dari Turki dan Saudi Arabia.

“Sekalipun Saudi Arabia dianggap sebagai penurunan rendah, dan tingkat terkena covid-nya sudah rendah, tapi oleh bapak Luhut Binsar Panjaitan disebutkan jadi bagian dari badan yang kedatangan warga dari Saudi Arabia akan harus dikenakan karantina secara langsung. Dan saya mendengar dari kedutaan besar Saudi Arabia,” sebut dia.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.