Banner sumsel

Minta Revisi UU Tipikor, Fahri Hamzah : Bukti KPK Telah Gagal

JAKARTA,koranindonesia.Id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah dan DPR agar segera merevisi Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, permintaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Tndak Pidana Korupsi (UU Tipikor), bukti kegagalan KPK dalam mengidentifikasi persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia.

“KPK ibarat dokter yang gagal mendiagnosa penyakit seorang pasien. Sehingga KPK sekarang seperti lempar handuk dan menyerahkan kembali kepada presiden dengan membuat Perppu,” kata Fahri di Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Sebagai bukti kegagalan KPK tersebut, Fahri menyarankan, agar pemberantasan korupsi dikembalikan kepada penegak hukum inti, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Jika tidak, silahkan Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana permintaan KPK.

Namun, kata politisi PKS itu, dengan catatan pada 100 hari pertama para capres harus berani membuat Perppu paket pemberantasan korupsi yang hasilnya lebih nyata.

“Tapi kalau para capres tidak mau, siapkan saja Perppu-nya, begitu pemerintah nanti sesuai dengan keinginan KPK, pada 100 hari pertama para capres harus berani membuat Perppu paket pemberantasan korupsi yang hasilnya lebih nyata,” kata Fahri.

Mengapa? Karena apa yang dilakukan KPK dengan meminta presiden membuat Perppu itu tidak lebih daripada bukti bahwa KPK telah menyerah dan tidak sanggung lagi memberantas korupsi, demikian penegasan Fahri Hamzah.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.