Banner sumsel

Minta Pemerintah Hormati Hak Publik, AJI Desak Pembatasan Akses Sosmed Dicabut

JAKARTA, koranindonesia.id – Pemerintah memutuskan membatasi akses terhadap sosial media (sosmed), khususnya fitur penyebaran video dan gambar, pascademonstrasi yang berujung dengan bentrokan dan pembakaran sejak Selasa (21/5/2019) malam lalu, dan berlanjut hingga hari berikutnya. Kericuhan ini terjadi di Kawasan Thamrin Jakarta Pusat dan Slipi, Jakarta Barat.

Para demonstran memprotes hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari yang menyatakan, bahwa pemenang pemilu presiden adalah pasangan nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 (55,50%). Sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara (44,50%).

Pembatasan akses ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). Pemerintah merujuk pada Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum mengeluarkan kebijakan ini.

Menurut Wiranto, pembatasan yang bersifat sementara ini untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat tentang peristiwa beberapa hari belakangan ini. Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri.

Menyikapi langkah ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam siaran pers tertulis yang dilansir aji.or.id, hari ini, Kamis (23/5/2019) menyatakan sikap, mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial. “Kami menilai langkah ini tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi,” ungkap Ketua Umum AJI Abdul Manan dalam press release tersebut.

Selanjutnya, AJI juga meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi. “Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini, ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun, kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” imbuhnya pula.

AJI juga menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. “Kami menolak segala macam tindakan provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian, karena itu bisa memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi,” timpalnya.

Selain itu, AJI juga mendorong pemerintah meminta penyelenggara sosmed untuk mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif, melalui mekanisme yang transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.