Banner sumsel

Meski Berat, Pengusaha Tetap Setujui Kenaikan Upah Mininum

PALEMBANG,koranindonesia.Id-Rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 8,03 persen yang berimbas pada kenaikan Upah Mininum Kota (UMK), ditanggapi pengusaha dengan bijak, karena itu merupakan siklus tahunan dan sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, untuk rencana pemerintah menaikkan UMP 8.03 persen memang sudah sesuai dengan peraturan per Undang – Undangan PP 78/2015. meski di zaman sulit, tantangan kenaikan upah membuat pengusaha mengambil langkah antisipatif dan juga efisiensi.

“Maka, suka tidak suka kalau sudah ditetapkan sesuai aturan harus diikuti. Soal keberatan pengusaha sebagian memang keberatan terlebih situasi persaingan usaha dan kondisi ekonomi yang masih belum menjajikan bagi pengusaha,” katanya.

Maka, jika pun ada pengusaha yang keberatan dapat diajukan keberatan ke pemerintah. “Bisa ajukan keberatan ke Dinas Tenaga Kerja dengan melampirkan 2 alasan yang dapat diterima,” ujarnya.

Gordon juga membenarkan, jika kenaikan upah merupakan tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. “Betul, karena kenaikan UMP bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, Alex K. Eddy menjelaskan,  setiap tahun pengusaha menghadapi masalah yang sama, kenaikan UMR dan nanti pasti diikuti dengan kenaikan-kenaikan bahan pokok lainnya, setelah kemarin ada kenaikan BBM.

“Saya kira hal ini harus diantisipasi para pengusaha, termasuk kami pengusaha karet agar bisa bertahan di era yang sulit saat ini, dimana dengan harga yang saat ini sedang rendah pabrik kekurangan supply karet dari petani yang mengakibatkan produksi tidak maksimal sehingga meningkatkan ongkos produksi,” jelasnya.

Meski kenaikan UMP berat bagi pengusaha, namun meskipun berat, tetapi harus juga setuju. “Karena ini keputusan pemerintah ya harus kita jalanin, cuma masalahnya bagaimana kita di industri harus pandai-pandai melakukan efisiensi,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Alex, sebelum adanya penetapan kenaikan, biasanya ada diskusi atau duduk bersama dulu sebelumnya dengan stakeholder terkait. “Biasanya memang seperti itu, ada perundingan tripartit, pemerintah, pekerja dan pengusaha,” ujarnya. (Iya)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.