Banner sumsel

Merindukan Film Indonesia yang Berkualitas

Oleh Resky Aprizi (Mahasiswa Ilkom UIN Raden Fatah Palembang)

FILM tentunya bukan sesuatu yang asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, dimana media ini menjadi hiburan sekaligus seni dalam masyarakat. Film juga menjadi bagian dari budaya dan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi kekayaan suatu bangsa. Perfilman Indonesia sendiri ada sejak tahun 1900-2000, perfilman Indonesia memiliki lika-liku perjalanan mulai dari berjaya, lalu mengalami kemunduran hingga berjaya kembali.

Saat ini banyak pihak yang mengatakan bahwa perkembangan film di Indonesia cukup bagus ini terbukti dari berbagai torehan prestasi  baik di dalam dan luar negeri mulai dari editingnya, efeknya, grafiknya maupun dari penggarapannya.

Namun, tidak sedikitnya mengatakan bahwa kondisi film kita tidak baik-baik saja tetapi juga sedang “sakit”. Film-film yang di produksi kini bukan berorientasi pada kualitas yang semestinya mampu menjadikan masyarakat Indonesia bangkit dan terinspirasi oleh film tersebut namun nyatanya tidak. Film kita justru mengagung-agungkan budaya mencari kebahagiaan dunia adalah segalanya.

Pada dasarnya perfilman Indonesia dilindungi oleh undang-undang perfilman No.33 tahun 1999. Namun undang-undang itu sekedar menjadi payung bagi para produsen film bukan menjadi payung para konsumen film. Alasannya, UU perfilman Indonesia digunakan ketika ada kasus yang nyangkut di punggung mereka, namun etika yang memiliki unsur sopan santun dan hak bagi konsumen untuk mendapatkan tontonan yang berkualitas dan mendidik di abaikan terutama tontonan bagi anak-anak muda dengan alasan yang mudah, yaitu Seni.

Misalnya, pada bab III pasal 5, yang berbunyi kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.  Dalam pasal 5 ini yang perlu digaris bawahi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Artinya dalam kebebasan berkreasi di indsutri perfilman memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi.

Paasal 5 ini juga berkaitan dengan kriteria penyensoran perfilman di Indonesia, namun dalam film yang beredar di tengah masyarakat jika dilihat hingga hari ini pun masih banyak film tidak bermutu bahkan film esek-esek yang beredar di Indonesia. Misalnya film genre horor di Indonesia yang sering sekali menyisipkan “esek-esek” dalam filmnya.

Bukan hanya genre film horor, tetapi genre film komedi dan drama pun sering mengandung unsur pornografinya. Terutama film sinetron drama atau komedi yang sering menjadi tontonan masyarakat sehari-hari ketika berada di rumah. Herannya, adegan ranjang di anggap “bumbu penyedap” dalam film kita, dan itupun lulus dari Lembaga Sensor Film Indonesia, wajar jika banyak pihak yang  mempertanyakan  tugas lembaga sensor itu apa?

Menurut saya dampak film di Indonesia sendiri lebih banyak berpengaruh kepada anak-anak muda di bawah umur, karena film-film yang ada di Indonesia lebih banyak mengandung unsur dramatis percintaan yang berlebihan dan sering juga adanya unsur pornografi. Film sinetron ini sendiri lah yang sering menjadi contoh anak-anak muda untuk mengikuti tentang cara berpakaian, mencari pacar, dan sebagainya.

Selain itu, banyak film Indonesia yang menjadikan tubuh perempuang yang menjadi objek, padahal UU perfilman pada pasal 6 poin terakhir menyatakan  bahwa film yang dibuat tidak boleh merendahkan harkat dan martabat manusia. Bukankah menjadikan perempuan sebagai objek ‘dagangan’ dalam film menyiratkan jika film kita melenceng daari point tersebut. Jarang atau malah kurang film-film Indonesia khususnya sinetron yang mengangkat ketegaran perempuan, kesuksesan perempuan,  atau hal positif lain tentang perempuan.

Biasanya perempuan dalam film di Indonesia  senantiasa dikesankan pelit, galak, kemayu, Janda, bodoh, menderita, cengeng, dan lain sebagainya. Perempuan dalam Film kita benar-benar direndahkan martabatnya. Film telah melakukan dramatisasi besar-besaran terhadap audience terhadap makna dan hakikat seorang perempuan. Parahnya tanpa disadari film-film itu  membentuk sebuah budaya yang mengajarkan kita bahwa perempuan itu memang manja dan lemah.

Akhirnya, perlu upaya meregulasi aturan-aturan  yang ada terkait dengan film yang disesuaikan setiap waktu, agar relevan dengan kondisi saat ini. Semua itu ditujukan agar masyarakat mendapatkan tontonan yang bermutu dan mendidik, regulasi dan aturan itu harus di terapkan di semua perfilman Indonesia bukan hanya tontonan di bioskop tetapi juga di televisi nasional seperti sinetron yang menjadi tempat hiburan sehari-hari masyarakat. Namun apapun hukumnya, apapun undang-undangnnya, ketika tidak ada kesadaran dari pelaku dan penikmatnya untuk saling menuntut hak dan kewajiban mereka maka hal itu akan sama saja. Regulasi dunia perfilman akan berakhir hanya sebagai formalitas negara. Tak lebih.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.