Banner sumsel

Menteri PUPR Bilang Pemindahan Ibukota dari Jakarta Butuh Waktu Lama

JAKARTA,koranindonesia.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan proses pemindahan Ibukota dari Jakarta membutuhkan waktu bertahun-tahun, karena bukan hanya terkait penentuan lokasi dan pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga persyaratan regulasi yang mesti dipenuhi.

Basuki mengatakan perjalanan untuk memindahkan Ibukota masih panjang. Dikatakannya selain perencanaan yang masif terkait pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, juga harus menyelaraskannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Menteri PUPR, pihaknya telah memiliki konsep perencanaan terkait hal tersebut. “Concept design kami bisa ditempatkan di mana saja, tetapi ini baru concept design,” ungkapnya saat membuka acara Indonesia Construction Conference 2019 di Jakarta, Selasa (30/04/2019).

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya pembangunan Ibu Kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa mencapai sekitar Rp466 triliun.

“Kita mencoba membuat estimasi pembiayaan yang untuk skenario satu diperkirakan Rp466 triliun atau 33 miliar dolar AS,” tandasnya saat rapat terbatas bertopik “Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/04/2019).

Luas lahan 40.000 hektare itu dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa, yang terdiri atas seluruh aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga, legislatif, yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI serta Polri, turut migrasi ke Ibukota baru.

Sementara untuk skenario kedua, yang memerlukan lahan 30.000 hektare, dikalkulasi membutuhkan biaya Rp323 triliun atau 23 miliar dolar AS dengan jumlah orang yang bermigrasi mencapai 870.000 jiwa. Dalam kajian Bappenas, sumber pembiayaan pembangunan Ibukota baru sebesar Rp466 triliun itu berasal dari pemerintah sekitar Rp250 triliun dan sisanya swasta.

Pembangunan Ibukota baru itu perlu dilakukan mengingat beban DKI Jakarta, yang semakin berat. Pemerintah akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota, dan master plan terkait pembangunan Ibukota baru itu. (erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.