Pemprov Ramadhan
Banner april lebaran

Mensos Didesak Berlaku Adil Terhadap Keluarga Korban Bencana

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mendesak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berlaku adil dalam pemberian santunan terhadap keluarga korban bencana alam.

Ahli waris korban meninggal akibat banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan bencana gempa di Sulawesi Barat harus mendapatkan bantuan seperti korban gempa Malang dan Lumajang. Sebab, korban gempa Malang dan Lumajang masing-masing diketahui telah diberi bantuan Rp15 juta.

Anggota Komisi VIII DPR itu menegaskan, perlakuan sama itu sesuai amanah Undang-Undang No mor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana. Bahkan, Hidayat juga mendesak Mensos memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal akibat Covid-19.

“Kami apresiasi gerak cepat Kemensos menyalurkan bantuan bagi keluarga korban meninggal akibat bencana di Malang. Sekaligus mengingatkan agar seluruh keluarga korban bencana, termasuk di SulBar dan NTT, juga termasuk bencana Non-Alam Covid-19, juga mendapatkan hak diberikan santunan oleh negara sesuai amanah Undang-Undang,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Mengutip data BNPB, Hidayat menjelaskan, jumlah bencana alam di Indonesia hingga 9 Maret 2021 mencapai 763 kali. Jumlah korban meninggal sebanyak 275 orang. Data itu belum termasuk bencana banjir di NTT yang menewaskan 179 orang hingga 12 April 2021.

Dia mengaku mendapat informasi bahwa Kementerian Sosial telah menyalurkan santunan korban meninggal gempa Sulawesi Barat kepada 108 ahli waris dan santunan korban banjir NTT kepada 120 ahli waris. Sehingga, masih terdapat setidaknya 226 ahli waris korban meninggal sepanjang tahun 2021 yang perlu mendapat kepastian soal hak santunannya.

Risma, kata dia, masih bisa mematuhi ketentuan UU kebencanaan itu dengan merealokasi anggaran internal maupun pengajuan anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan. Anggaran yang dibutuhkan pun hanya berkisar Rp 640 Miliar. Jumlah itu terbilang sangat kecil dibandingkan anggaran perlindungan sosial pada program PEN tahun 2021 sebesar Rp 157,4 Triliun.

“Ibu Mensos jangan tebang pilih dalam laksanakan UU terkait kewajiban santunan. Kemenkeu telah memberikan sinyal bahwa ada anggaran cadangan di klaster perlindungan sosial tinggal Bu Mensos yang lebih peduli,” katanya

Dia berharap, Risma berinisiatif memperjuangkan Bansos ke Kemenkeu dan mencabut surat edaran Kemensos yang menghapus ketentuan santunan untuk ahli waris korban Covid-19. Karena surat edara itu tak sesuai dengan UU dan tak sesuai dengan fakta adanya anggaran bantuan sosial.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.