Banner Pemprov 2020
3M Muba

Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya mahasiswa mengambil dua semeter atau setara 40 SKS untuk melakukan kegiatan magang di luar kampus, kurang tepat.

“Menurut saya kebijakan tersebut kurang tepat dan perlu ditinjau ulang. Salah satu alasannya karena hal ini dapat menghambat mahasiswa dalam memahami sejumlah mata kuliah pokok yang harus dikuasai sesuai program studinya, akibat diganti dengan kegiatan magang,” ujar Himmatul, Kamis (30/7/2020).

Dijelaskannya, sejak awal digulirkannya kebijakan tentang Kampus Merdeka tersebut, sejumlah kampus swasta sudah menyatakan keberatan. Bahkan Komisi X DPR RI juga menerima aspirasi dari sejumlah perguruan tinggi swasta yang menyatakan tidak setuju dengan kebijakan ini.

Oleh karena itu ia berjanji, saat dimulai masa sidang mendatang, akan mempertanyakan kepada Mendikbud, termasuk kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana upaya mengatasinya.

Di bagian lain Himmatul menilai elaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kemendikbud juga belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud yang menemukan bahwa PJJ berhasil dinilai bertentangan dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Himma menyerukan agar Kemendikbud meninjau ulang PJJ untuk mencegah Covid-19 di lingkungan sekolah.
“Kami sebagai Anggota Panja PJJ sudah melaksanakan tugas dan menghasilkan sejumlah keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kemendikbud diantaranya meninjau kembali pelaksanaan PJJ. Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah.

Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi,” paparnya.

Legislator dapil DKI Jakarta II ini mengungkap fenomena di lapangan, misalnya, seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan perangkat handphone untuk anak-anaknya, karena jam belajarnya bersamaan. Mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan kuota yang tidak sedikit untuk mengikuti PJJ.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.