Pemprov Ramadhan
Banner april lebaran

Menaker Ingatkan Pengusaha Bayar THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Hari Raya

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Pemerintah mewajibkan pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada pekerjanya paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya tiba. Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan pada 12 April 2021.

Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan itu ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha tentang denda dan sanksi yang dikenakan, jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya kepada karyawannya.

“Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan,” kata dia dalam konferensi pers virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di postingan akun Instagram @kemnaker pada Senin (12/4).

Tidak hanya itu saja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembayaran THR paling lambat adalah tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Jika pengusaha melanggar, akan dikenai denda 5% dari total THR dan sanksi administratif.

“Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,” ujar Menaker dalam konferensi pers secara virtual.

Terkait dengan sanksi administratif, bagi perusahaan yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari keagamaan, akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.

Menaker menegaskan, semua sanksi administratif dan denda kepada pengusaha yang tidak membayarkan THR tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atau keterlambatan pembayaran THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meski begitu, pemerintah tidak menutup pintu dialog. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayarkan THR bagi para pekerjanya sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menaker minta gubernur dan bupati serta wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.*

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.