Banner sumsel

Menag: Tidak Ada Kesepakatan tentang Bendera Tauhid

BANDUNG, koranindonesia.id – Viral di media sosial adanya kesepakatan pada pertemuan antara pemerintah dengan sejumlah tokoh umat Islam di Kemenko Polhukam, Jumat (9/10), kemarin, yang menyebutkan  bahwa bendera tauhid bukan bendera terlarang.

Pertemuan itu sendiri dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menag Lukman Hakim Saifuddin, serta perwakilan PBNU, MUI, FPI, dan sejumlah ormas Islam lainnya.

Namun demikian, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan, dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan tentang apa itu ‘bendera tauhid’. Ia memastikan bahwa, yang disepakati dalam pertemuan itu adalah semua pihak memuliakan ‘kalimat tauhid’.

Selanjutnya Menag secara eksplisit menyatakan, bahwa persoalan saat ini adalah bagaimana cara memuliakan ‘kalimat tauhid’ tersebut. Sebab, seiring kebebasan berekspresi, orang melakukan bermacam-macam tindakan dengan menggunakan tulisan ‘kalimat tauhid’.

“Ini tentu domain ulama untuk memberikan arahannya,” jelas Menag usai upacara Peringatan Hari Pahlawan di Bandung, Sabtu (10/11/2018).

“Jadi, yang disepakati adalah bahwa kalimat tauhid harus dimuliakan. Tapi, bagaimana cara kita memuliakannya, di sini masih beragam pandangan,” paparnya.

Menurut Menag, banyak pertanyaan muncul di masyarakat. Bolehkah kalimat tauhid dipasang di jaket, kaos, topi, stiker, bendera, dan lainnya yang saat digunakan justru berpotensi terhinakan, karena dikenakan tidak pada tempatnya?

Menag menilai bahwa hal itu menjadi domain para ulama, pimpinan MUI, dan tokoh ormas Islam untuk merumuskan ketentuannya.

“Ketentuan tersebut diperlukan agar didapat cara pandang yang sama, di kalangan umat dalam memuliakan kalimat tauhid,”  pungkasnya.

(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.