Banner sumsel

Mawardi Yahya : Jika Tidak Menghasilkan Perubahan, Dana Desa Perlu Dievaluasi

PALEMBANG, koranindonesia.id – Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Ir H Mawardi Yahya menginginkan, tidak ada pro dan kontra dalam implementasi program Dana Desa, sehingga diharapkan program ini langsung dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat di pedesaan.

Hal ini dikatakannya saat menghadiri pembukaan rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa provinsi Sumsel 2019 di Asrama Haji Palembang, Selasa (5/2/2019).

Dijelaskannya, besaran Dana Desa yang tidak sedikit tentu memicu kekawatiran akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaannya, termasuk misalnya diakibatkan kesalahan kepala desa karena ketidaktahuan, terhadap penyelenggaraan administrasi Dana Desa tersebut.

Maka dari itu, pihaknya berupaya mengingatkan dan memberi pembinaan kepada para kepala desa agar tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar aturan hukum.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa diperlukan pengawasan, pencegahan dan penanganan permasalahan Dana Desa itu sendiri.

Ia berharap Dana Desa ini dapat dipergunakan membangun desa yang maju dan bisa mensejahterakan masyarakat desa, namun tetap menghindari adanya penyelewengan, dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan penggunaannya.

“Karena justru sebaliknya ada beberapa desa yang menerima program ini berjalan baik, namun tidak sedikit membawa malapetaka perpecahan pimpinan kepada masyarakat, kalau ini bisa membawa manfaat dan meningkatkan kesejahteraan, saya yakin (Dana Desa) ini, akan terus berlanjut, namun bila lebih banyak mudharatnya bukan tidak mungkin program ini tidak menghasilkan perubahan dan perlu dievaluasi,” ujar Mawardi.

Melihat program Dana Desa masih belum berjalan baik, keterlibatan para konsultan atau tenaga ahli pemberdayaan kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping lokal desa yang ditugaskan terkait dalam mengarahkan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa membantu pelaksanaan di lapangan dan apa yang diharapkan bisa berjalan baik.

“Inilah momen bapak ibu menjadi nilai ukur berhasil atau tidaknya program Dana Desa, adanya keterlibatan pendamping supaya jalannya bisa selaras dengan diharapkan pemerintah, dan saya mengharapkan para pendamping adalah bagian hasil dari masyarakat, diketahui bahwa tujuan presiden membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, bagaimana program ini seharusnya mendapatkan simpati dari masyarakat, sebagai yaitu ujung tombak dari keberhasilan program ini,” harapnya.

Diterangkannya, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap dana APBN dan mempunyai hak dalam bidang pengawasan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang merupakan perpanjangan dananya dari APBN, maka peran provinsi, harus berkewajiban mengawasi kegiatan program Dana Desa tersebut, karena Pemerintah Provinsi merupakan perwakilan pemerintah daerah.

Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintahan melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Povinsi Sumsel HM Yusnin S.Sos mengatakan, di tahun ini dari hasil seleksi ada 11 orang tenaga ahli, 82 tenaga pendamping desa dan 1.332 tenaga pendamping lokal untuk mendampingi kegiatan penyaluran Dana Desa ini.
(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.