Banner sumsel

Mawardi Minta Penggunaan Dana Desa Diawasi Ketat

PALEMBANG, koranindonesia.id – Mewakili Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menjadi narasumber dalam Konferensi Pers Forum Merdeka Barat 9 yang bertema : Kinerja Pemerintah 4 Tahun Jokowi – JK : Memberantas Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa, Senin (4/2/2019) pagi di Griya Agung, Palembang.

Selain Wagub, acara ini juga menghadirkan dua narasumber penting lainnya yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi serta Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Anis Saggaf.

Dikatakan Mawardi, bantuan Dana Desa yang digulirkan pemerintah sejak 2014 silam sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Sumsel. Namun demikian, di balik manfaatnya itu ia menilai, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat, agar dana yang mestinya diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat di desa-desa itu, tidak disalahgunakan.

“Manfaatnya yang baik tentu harus kita teruskan, tapi yang kurang juga harus dievaluasi. Menurut saya ini harus diawasi karena bisa saja arahnya “berbelok”. Karena saya dapat informasi dana ini bukan lagi untuk membantu pembangunan rakyat tapi untuk membangun akses sampai ke kebun-kebun pribadi. Makanya saya minta ada pengawasan tentang Dana Desa ini,” jelas mantan Bupati Ogan Ilir (OI) dua periode tersebut.

Meski dibarengi tenaga pendampingan, namun lanjut Mawardi pengawasan cenderung belum begitu maksimal. Untuk itu kepada Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mawardi meminta agar dalam pelaksanaan penyaluran melibatkan pengawasan dari inspektorat. “Inspektorat provinsi harus ada peranan mengawasi Dana Desa. Dananya tetap di kabupaten tapi diawasi inspektorat biar bisa terkontrol,” harapnya.

(FOTO/HUMAS PEMPROV)

Lebih jauh Mawardi mengatakan, pengawasan ini juga penting untuk memaksimalkan pembangunan di Sumsel. Termasuk mengentaskan angka kemiskinan yang masih tinggi di Sumsel 12, 80%. Caranya dengan mengelola Dana Desa menggunakan sistem padat karya yang dibayar. “Kita, kabupaten dan kota sudah sepakat untuk menuntaskan angka kemiskinan 1 digit. Memang ini tidak mudah, makanya kami mulai ngebut memperbaiki infrastruktur di seluruh Sumsel hingga ke pelosok desa,” jelasnya.

Menurut Mawardi, sejak dilantik mereka terus mencari penyebab tingginya angka kemiskinan. Apalagi angka kemiskinan ini justru banyak terjadi di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam berlimpah seperti Muba dengan minyaknya, Lahat dengan batubara dan juga Muratara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi 6,14 % yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. “Ternyata masyarakat di daerah pertanian lebih sejahtera, karena itu 2019, fokus kami infrastruktur diarahkan ke desa-desa dengan anggaran hampir Rp1,5 triliun,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi dalam paparannya mengatakan, sejak Jokowi-JK dilantik empat tahun silam ada, sembilan nawacita yang ingin dicapai pemerintah. “Ada beberapa mandat yang menjadi tugas yang akan dijalankan pemerintah. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut diukur dengan meningkatnya desa yang keluar dari ketertinggalan dan menjadi mandiri. “Komitmen pemerintah sangat tinggi dengan penyaluran Dana Desa Rp20 triliun lebih di tahun pertama,” jelasnya.

Diakuinya, karena masih tahap awal regulasi kelembagaan maupun kesiapan belum begitu optimal, sehingga Dana Desa yang disalurkan baru terserap 80% saja. “Tapi komitmen pemerintah tidak berkurang meski banyak kritik terkait serapan. Bahkan Dana Desa dinaikkan kembali menjadi Rp46 triliun lebih.  Dana desa tidak ada pengurangan menandakan komitmen pemerintah ini instrumen penting, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan di 2019 jumlahnya naik lagi menjadi Rp70 triliun,” tandas Anwar.

(rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.