Massa Aksi Masih Bertahan di Depan Gedung Bawaslu 

 

JAKARTA,koranindonesia.id– Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat pendukung (GNKR) Prabowo-Sandiaga mendatangi gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat untuk melakukan aksi penolakan hasil perhitungan suara pemilu 2019

Pantauan koranindonesia.id dilapangan massa berkumpul pukul 14.00 WIB, langsung menggelar aksi untuk mempersoalkan penetapan hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang telah diumukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinihari tadi.

“Kami menolak hasil pemillu yang curang. Hidup Indonesia, hidup Prabowo,” ungkap kordinator massa dalam orasinya, di gedung Bawaslu, Selasa (21/05/2019).

Para peserta aksi datang demgan membawa poster dan spanduk, salah satunya bertuliskan “lawan pemilu curang”. Selain itu, bebeberapa bendera tauhid juga dikibarkan. Hingga pukul 18.00 WIB massa masih terus melangsungkan aksinya. Mereka ingin aparat menepati janjinya memperbolehkan melakukan aksi di depan gedung Bawaslu, bukan di seberang gedung Bawaslu.

Massa juga tidak menerima aksi mereka diblokade dengan ketat. Kepolisian sendiri telah memblokade jalan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga perempatan Jalan MH Thamrin. Massa sempat panas dan mencoba merobohkan pagar berduri yang dipasang aparat kepolisian di sepanjang jalan busway seberang di seberang gedung Bawaslu.

Aksi massa sempat melaksanakan salat Ashar berjamaah di perempatan jalan dan kemudian meneruskan aksinya kembali. GNKR merupakan gerakan yang diinisiasi Persaudaraan Alumni (PA) 212. Mereka berencana melakukan unjuk rasa pada 21 dan 22 Mei 2019 untuk menuntut Bawaslu agar mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Sementara Polri memberikan batas waktu aksi massa 22 Mei hingga salat Tarawih usai. Massa aksi juga diminta untuk menghormati kenyamanan masyarakat lainnya yang berada di sekitar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Maksimalnya selesai salat taraweh jam 21.00,  semua harus kembali. Itu toleransi yang diberikan aparat,” terang Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Humas Polri, Selasa (21/05/2019).

Dedi meminta agar massa aksi dapat mentaati aturan yang ada. Apabila tidak, polisi akan membubarkan secara paksa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 15 mengenai kerumunan masyarakat. Massa tidak diperbolehkan mengganggu hak dan kebebasan masyarakat lainnya, tidak boleh mengganggu keamanan masyarakat lainnya, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, taat pada norma yang berlaku, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kalau tak diindahkan dan batas waktu yang diberikan juga tidak dindahkan, maka aparat kepolisian dapat membubarkan paksa,” pintahnya

Massa aksi juga dilarang menginap di sekitar area KPU dan Bawaslu. Tempat ibadah di sekitar lokasi tersebut juga hanya dapat digunakan untuk beribadah saja. Ditegaskan Dedi aparat gabungan TNI-Polri akan terus melakukan penjagaan ketat pasca pengumuman, yakni 25 Mei 2019. Setiap korlap diminta untuk bertanggung jawab atas massanya agar tidak ada kelompok teror yang menyusup.

Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyiagakan sebanyak 1.200 petugas untuk mengantisipasi kegiatan massa pascapengumuman hasil Pemilu 2019 dini hari, Selasa (21/05/2019).

“Sesuai permintaan dari Polda Metro, kami siapkan 1.200 petugas,” ujar Kepala Satpol PP Arifin saat dihubungi, Selasa (21/05/2019).

Penjagaan akan dilakukan di sekitar KPU, Bawaslu, Kawasan Istana Kepresidenan, Patung Kuda, Lapangan Banteng, serta Kawasan DPR dan MPR.

“Penjagaan lebih banyak difokuskan di Jakarta Pusat. Ini sifatnya preventif dan antisipasi apabila ada gangguan yang berkaitan dengan ketertiban Jakarta,” tandasnya. (erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.