Banner sumsel

Masih Banyak Pejabat Setengah Hati Lakukan Gotong Royong

Sanksi Administrasi Hingga Penundaan Gaji

PALEMBANG, koranindonesia.id- Kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap hari Minggu ini dinilai Sekretaris Daerah Kota Palembang masih dilakukan setengah hati oleh pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, gotong royong yang merupakan program Walikota Palembang sejauh ini berdasarkan evaluasi memang masyarakat banyak yang suka. Hanya saja belum dilakukan secara maksimal oleh para pejabat.

“Berdasarkan evaluasi masih banyak pegawai dan pejabat masih setengah hati, ini kita lihat saat ada di lokasi masih banyak nontonnya dibandingkan kerjanya,” katanya, Senin (29/4/2019).

Diwajibkannya gotong royong ini berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 14 tahun 2019 tentang goyong royong tingkat kota, kecamatan, dan mandiri RT/RW. Setiap pekan pejabat dilibatkan untuk ikut gotong royong bersama dengan walikota.

Dewa mengatakan, pihaknya menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektur kota untuk cek pejabat yang tidak mau gotong royong. Pihaknya akan memberlakukan sanksi administrasi dan penundaan gaji.

“Pelaksanaan perwali ini harus tegas, agar semua pegawai dari semua tingkatan baik PNS maupun non PNSD melaksanakan gotong royong ini,” katanya.

Sebelumnya Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan,berdasarkan data dari Kementerian PUPR, Palembang banyak kehilangan sungai. Hal ini patut menjadi perhatian semua pihak untuk memunculkan kesadaran betapa negeri ini sudah mengabaikan air sebagai sumber kehidupan manusia.

“Menurut catatan sejarah, di zaman kolonial Belanda ada 316 anak sungai di Palembang, tapi kini yang tersisa hanya 95 anak sungai. lni belum satu abad kita merdeka,” katanya.

Harnojoyo mengatakan, kondisi ini karena masifnya aktifitas manusia yang tidak menghormati pentingnya air. Di antaranya adanya penimbunan dan pembuangan sampah ke sungai. Sedangkan pada zaman Kolonial Belanda hanya terjadi satu kali penimbunan sungai yakni Sungai Kapuran pada 1753 untuk diubah menjadi jalan, yang kini menjadi Jalan Merdeka Palembang. (Iya)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.