Banner sumsel

Masa Tenang, Bawaslu di Sumsel Terima Tujuh Laporan Politik Uang

PALEMBANG, koranindonesia.id – Selama masa tenang, jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Sumatra Selatan (Sumsel) menerima tujuh laporan terkait tindak pidana politik uang (money politic). Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada empat Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumsel.

“Laporan-laporan tersebut disampaikan pada 15 April 2019 ke Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumsel, yakni Bawaslu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Mura Utara (Muratara), Ogan Komering Ulu (OKU), dan Ogan Ilir (OI). Yang paling banyak laporan di OI yakni sebanyak tiga laporan,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Iin Irwanto di sela-sela melakukan pemantauan masa tenang di wilayah Palembang, dan Inderalaya, OI, Selasa (16/4/2019).

Dari tujuh laporan yang disampaikan, tiga diantaranya merupakan hasil dari temuan warga. Hal ini menurut Iin, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil cukup tinggi.

“Jadi ada warga yang mendapatkan orang yang diduga akan membagikan uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih caleg tertentu. Oleh warga, orang tersebut ditangkap kemudian bersama barang bukti dibawa ke kantor pengawas,” papar Iin pula.

Setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu terlebih dahulu memeriksa kelengkapan syarat formil dan materil laporan. Jika syarat-syarat terpenuhi, laporan-laporan tersebut akan langsung dicatatkan dalam buku registrasi laporan. Namun, jika belum terpenuhi pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki laporannya dan memenuhi kekurangan syarat laporan mereka.

“Dari sejumlah laporan itu, ada satu laporan yang belum memenuhi syarat formil dan materil dan telah diminta untuk dipenuhi. Sisanya ada yang sedang diproses,” jelas Iin.

Untuk menangani kasus politik uang, Bawaslu akan berkoordinasi dengan penyidik dari kepolisian dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Koordinasi dilakukan untuk mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami berpegang teguh dengan perundang-undangan dan peraturan Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran,” imbuh mantan aktivis mahasiswa Islam ini.

Adapun yang menjadi terlapor dalam kasus-kasus tersebut sebagian besar adalah warga umum atau simpatisan calon. Sementara terlapor yang berasal dari calon anggota legislatif (caleg) ada tiga orang, masing-masing berinisal IS, Hm, dan T.

“Mereka caleg tingkat pusat dan kabupaten/kota. Soal isu bahwa ada caleg berinsial IM dan Sm yang digerebek Bawaslu itu tidak benar,” ungkapnya.

Iin mengimbau, agar masyarakat meningkatkan peran sertanya dalam mengawasi dan mencegah politik uang saat hari pemungutan suara. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah menerima informasi mentah-mentah mengenai praktik dan pelaku politik uang.

“Belakangan ini kami banyak menerima telepon yang menanyakan apakah benar ada caleg yang di-OTT oleh Bawaslu karena melakukan politik uang. Saya tegaskan hingga saat ini tidak ada yang kami OTT. Yang benar kami menerima laporan mengenai dugaan politik uang,” tandasnya.
(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.