Banner sumsel

Mantan Menko Ekuin Diperiksa KPK Saksi Sjamsul Nursalim Perkara Pemberian Surat SKL

 

JAKARTA,koranindonesia.id- Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro Djakti di periksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Dorodjatun akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

 

“Bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sjamsul Nursalim,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah melalui  pesan singkat, di Jakarta, Selasa (2/06/2019).

 

Febri mengatakan Dorodjatun adalah eks Ketua KKSK yang mengeluarkan keputusan KKSK pada 13 Februari 2004, dengan menetapkan utang petambak setinggi-tingginya Rp100 juta, dan porsi unstainable debt PT Dipasena Citra Darmadja (DCD), dan PT Wachyuni Mandira (WM) yang ditagihkan kepada Sjamsul Nursalim tidak perlu dibayarkan.

 

Selain Dorodjatun, KPK  juga memeriksa tiga saksi lainnya seperti Senior Advisor Nura Kapital, Mohammad Syahrial, advokat pada AZP Legal Consultants, Ary Zulfikar. Serta Direktur Utama PT Berau Coal Tbk, Raden C. Eko Santoso Budianto. Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka Sjamsul.

 

“KPK memang sedang gencar menangani perkara megakorupsi tersebut. Pekan lalu, KPK sudah memanggil konglomerat suami-istri yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Namun, keduanya mangkir dari panggilan tanpa ada alasan yang pasti,” tandasnya.

 

Dalam perkara ini, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim diduga telah melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun. Misrepresentasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

 

Atas perbuatan tersebut , Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.