Banner sumsel

Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman Ajukan PK

 JAKARTA,koranindonesia.Id-Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 112/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST yang menghukum mantan senator dari Sumbar itu 4 tahun 6 bulan.

Sidang perdana PK Irman Gusman tersebut berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018). Terlihat hadir dalam persidangan itu anggota DPD RI GKR Hemas (Yogyakarta) dan Djasarmen Purba (Kepri) serta sejumlah kolega dan kerabat Irman Gusman.

Sidang pendahuluan itu, hanya pembacaan permohonan PK oleh kuasa hukum Irman Gusman. Ada tiga alasan utama permohonan PK itu diajukan Irman Gusman seperti disampaikan kuasa hukumnya dalam persidangan.

Alasan pertama, yaitu ditemukannya tiga fakta hukum baru (novum). Kedua, adanya kontradiksi/pertentangan dalam putusan majelis hakum dan ketiga adanya kekeliruan/kesalahan nyata dari hakim.

Tiga novum baru, yaitu surat pernyataan Memi yang menyatakan bahwa pemberian uang Rp 100 juta kepada pemohon PK (Irman Gusman) tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Irman Gusman dan oleh karena itu maka Irman tidak pernah diberitahu akan diberikan uang tersebut.

“Berdasarkan Novum P-I maka dapat disimpulkan, pemohon PK tidak pernah mengetahui dan tidak pula diberi tahu oleh Memi kedatangannya ke Jakarta adalah untuk memberikan uang itu kepada pemohon PK.

Selain itu tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya bahwa pemohon PK akan menerima hadiah uang sebesar Rp100 juta,” ujar kuasa hukum Irman Gusman yang dipimpin Lilik Setyadjid saat membacakan permohonan PK tersebut.

Sedangkan novum kedua adalah bukti bahwa Memi sudah memesan tiket untuk ke Jakarta sebelum menyampaikan niatnya untuk meminta waktu bertemu dengan pemohon PK. Karena rencana Memi ke Jakarta untuk menghadiri acara pernikahan tanggal 17 September 2016.

Sedangkan novum ketika adalah Surat Perintah Setor (SPS) No 0001040G04001072016 tanggal 28 Juli 2016. Berdasarkan SPS tersebut, kuasa hukum Irman menyimpulkan bahwa Perum Bulog hanya menyetujui penjualan gula untuk operasi pasar yang dilakukan CV Semesta Berjaya, perusahaan milik Memi dan Xaveriandy Susanto sebanyak 1000 ton, bukan 3000 ton.

“Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut, menurut pemohon PK, ketika novum atau keadaan baru yang disampaikan tersebut telah sesuai dengan alasan permohonan peninjauan kembali. Dengan demikian, permohonan PK ini harus diterima dan putusan Pengadilan Tipikor tanggal 17 Februari 2017 harus dibatalkan serta sudah sepatutnya pemohon PK dibebaskan dari segala dakwaan karena dakwaan terhadap pemohon PK tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya,” ujar kuasa hukum Irman Gusman.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.