Banner sumsel

Mahasiswa Kembali Datangi Gedung Parlemen, Kelangkaan dan Harga  BBM Disorot

PALEMBANG, koranindonesia.id—Setelah dua kali gagal bertemu wakil rakyat, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sumsel akhirnya diterima oleh Plt Ketua DPRD Sumsel H Uzer Effendi dan anggota DPRD lainnya  di Aula Banmus DPRD Sumsel, Senin (26/3/2018).

Abdul Hamid salah seorang perwakilan mahasiswa menyampaikan lima aspirasi mahasiswa antara lain  menolak impor beras, gula dan lainnya. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah agar menjaga kestabilan pangan dalam negeri, menurunkan harga BBM bersubsidi yang terus mengalami kelangkaan, dan menuntut pemerintah mengubah UU MD3.

“Kami juga mendesak agar pemerintah segera melepaskan aktivis mahasiswa di Jawa Tengah meminta  Presiden segera membatalkan UU MD3,” ujarnya.

Yang paling penting, lanjut Abdul Hamid, adalah persoalan BBM di Sumsel yang semakin langka. “Persoalan BBM bersubsidi inilah yang kami minta di tekankan pada DPRD Sumsel, agar keberadaannya tidak langka dan harganya diturunkan,” katanya.

Sementara itu, Plt Ketua DPRD Sumsel Uzer Effendi meminta maaf karena kemarin belum bisa menemui kalangan mahasiswa.

“Tuntutan mahasiswa akan kita teruskan ke pusat jika itu wewenang pusat dan akan kita tindaklanjuti jika memang wewenang kita,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumsel, Fahlevi Maizano menerangkan, pihaknya meminta pihak terkait menghitung secara detil kuota BBM  premium yang dibutuhkan di Sumsel.  Pasalnya, kelangkaan BBM premium terjadi dibeberapa daerah di Sumsel. “Saat premium datang, antrian panjang di SPBU. Premium sangat dibutuhkan masyarakat, utamanya di daerah-daerah, karena angkutan umum yang ada di daerah membutuhkan premium. Sementara di perkotaan, kendaraan pribadi membutuhkan BBM dengan octan yang lebih tinggi dari premium,” bebernya.

Menurut Fahlevi,  di perkotaan tidak dipersoalkan, karena kendaraan octan tinggi. Tapi di darah sangat butuh apalagi angkutan umumnya.”Ini harus dihitung betul kuoatnya agar tidak terjadi kelangkaan,” ujarnya. Mengenai terkait tuntutan mahasiswa, Fahlevi menambahkan,  akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.”Kami akan sampaikan tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintah pusat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumsel, H Budiarto Marsul menanggapi tuntunan kebijakan penolakan beras impor dari mahasiswa menyatakan sejak awal telah menolak kebijakan impor beras. “Dari awal saya menolak kebijakan impor beras. Coba dilihat statemen saya di media massa yang menolak impor beras.  Karena stok beras di Sumsel surplus,” pungkasnya.(win)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.