Banner sumsel

Layanan KIA di Mura Terganjal APBD-P

MUSI RAWAS, koranindonesia.id – Kendati secara stimulan tahap awal telah diterima sebanyak 17.000 keping blanko Kartu Identitas Anak (KIA), namun kepastian segera diberlakukannya layanan administrasi KIA untuk Kabupaten Musi Rawas (Mura) masih menunggu disahkanya APBD Perubahan (APBD-P) 2018 oleh Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel).

Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Mura, Y Morri melalui Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Darwin, Senin, (1/10/2018) .

Menurutnya, sesuai arahan pemerintah pusat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 471.13-257 tahun 2018, tentang penerapan kabupaten/kota sebagai pelaksana penerbitan Identitas Anak 2018. Kabupaten Mura menjadi salah satu dari beberapa kabupaten/kota terpilih.

Kabupaten Mura yang secara geografis terdiri dari 14 wilayah kecamatan yang terbagi dalam 186 desa, 13 kelurahan, dengan pencapaian realisasi cetak Akte Kelahiran melampaui target nasional, mendapatkan kesempatan menjadi satu-satunya kabupaten yang ditunjuk sebagai wilayah penerapan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yakni layanan penerbitan KIA.

“Untuk kepastian layana KIA, Mura memang benar telah menerima stimulan sebanyak 17.000 keping blangko KIA. Hanya saja, untuk realisasi penerapan, kita semua juga masih terkendala peralatan penunjang lain, yang semua telah diajukan dalam APBD-P, dan memang jika APBD-P telah disahkan pemerintah provinsi nantinya, barulah layanan pembuatan dan penerbitan KIA di Kabupaten Mura dpat sesegera mungkin diterapkan,” papar Darwin, Senin (1/10/2018).

Sejauh ini dijelaskan Darwin, bahwa mengenai kesiapan dari pada pemberlakukan pelayanan KIA. Pihaknya sudah satu pekan terakhir, dengan didorong batuan tim kementrian melakukan upaya sosialisasi bersama, mulai dari melibatkan sejumlah PAUD, SLB, Puskesmas, Panti Asuhan, maupun organisasi lainya.

“KIA sangatlah erat kaitannya dengan keberadaan anak-anak. Langkah awal kita sendiri bersama tim kementerian sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya KIA, dengan melibatkan semua komponen terkait,” terangnya.

Tidak hanya itu, lebih lanjut Darwin menyebutkan bahwa sembari menunggu waktu disahkannya APBD-P. Pihaknya akan terus menggulirkan sosialisasi, hingga sampai paling tidak, seluruh wilayah dari 186 desa/kelurahan mengetahui tujuan pentingnya diberlakukan KIA.

“Nah, dari jumlah keberadaan anak itu, seluruhnya dapat tersosialisasi sampai dengan akhir 2018 mendatang. Jika, di awal Oktober APBD-P selesai disahkan. Paling tidak, dalam waktu tiga bulan selanjutnya, dapat kita kejar cetak 3.000 KIA,” tandasnya.

(san)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.