Banner sumsel

Lapangan Tembak Senayan Disepakati Segera Direlokasi

JAKARTA,koranindonesia.Id – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Capt. Anthon Sihombing menegaskan Lapangan Tembak Senayan di Kawasan Gelora Senayan, Jakarta, harus ditutup dan akan direlokasi sesegera mungkin.

Menurut Anthon, keputusan tersebut sudah final, sehingga tidak menimbulkan polemik lagi. Hal ini juga menyusul terjadinya peluru nyasar yang mengarah ke Gedung DPR RI, baru-baru ini.

Dijelaskannya, kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat BURT DPR RI yang dipimpin langsung oleh Anthon dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Polri, Ketua Umum Perbakin, serta Direktur Utama PPK Gelora Bung Karno.

“Jadi sudah final, sehingga tidak ada polemik yang lain lagi. Saya rasa Anggota DPR RI sudah bisa berkonsentrasi dan tidak takut ke ruangannya untuk bekerja,” kata Anthon di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (25/10/2018).

Anthon memaparkan, pihaknya menilai lapangan tembak yang digunakan untuk latihan dan kejuaran menembak nasional dan internasional ini tidak memenuhi persyaratan keamanan bagi lingkungan sekitar. Lokasi lapangan tembak sangat berdekatan dengan kawasan kompleks parlemen, sekolah, area publik, dan hotel yang biasa dihuni tamu negara.

Beberapa poin kesimpulan dihasilkan adalah memperhatikan faktor keamanan dan kewajiban untuk melindungi objek vital nasional (Gedung DPR RI) dan gedung lainnya di sekitar Lapangan Tembak Senayan, serta dalam rangka menjaga ketertiban umum disepakati untuk menutup Lapangan Tembak Senayan. Selanjutnya menugaskan pihak terkait lintas Kementerian dan Lembaga untuk memindahkan ke lokasi lain.

BURT juga meminta kepada Kemenpora agar lebih meningkatkan pembinaan kepada Perbakin dan akan berkoordinasi dengan Polri untuk memperbaiki prosedur tetap (protap) penggunaan lapangan  tembak termasuk antara lain pengguna lapangan tembak dan senjata yang digunakan.

Dalam rangka peningkatan sistem pengamanan Kompleks dan Gedung DPR RI sebagai objek vital nasional, BURT meminta kepada Setjen dan BK DPR RI bersama Polri untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPR dan Polri berupa standar manajemen pengamanan kawasan Parlemen (MPR, DPR, dan DPD) baik terkait dengan pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, maupun standar kemampuan pelaksana pengamanan.(Mar)

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.