BANNER Dukung 5m
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Langkah Polri Kirim Peringatan Hoaks Diapresiasi

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang mengirimkan peringatan virtual kepada sejumlah akun penyebar hoaks berpotensi pidana di media sosial (medsos).

 

“Ini adalah pendekatan baru yang segar dan positif. Polisi lebih mengutamakan pendekatan yang humanis dalam menindak dugaan hoaks daripada langsung melakukan penindakan,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).

 

Sahroni menilai peringatan virtual yang dilakukan Tim Siber Bareskrim Polri tersebut merupakan upaya Bareskrim dalam menjalankan misi Polri untuk menjadi satuan yang lebih humanis. Menurutnya, melalui peringatan virtual polisi ini, akun medsos penyebar hoaks tidak perlu harus langsung dikenakan sanksi pidana. Namun, cukup diberi peringatan dahulu.

 

“Dengan begitu menurut saya Bareskrim Polri sudah menjalankan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit yaitu menjadi Polri yang lebih humanis,” ujar Politisi Partai NasDem itu. Ia menilai kebijakan Tim Siber Bareskrim Polri itu merupakan kerja yang tidak mudah. Pasalnya, Polri harus senantiasa melakukan koordinasi dengan ahli dari berbagai latar belakang.

 

“Dengan adanya pendekatan baru ini, langkah Tim Siber Bareskrim tersebut merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam memberantas hoaks yang selama ini beredar di masyarakat. Langkah dari Direktorat Siber Polri ini sangat jenius dan saya sangat apresiasi karena untuk melakukan koordinasi bersama ini butuh upaya yang besar,” puji wakil rakyat dari dapil Jakarta III ini.

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, pada Jumat (19/2/2021).

 

Dalam SE Kapolri tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.