Banner sumsel

Langkah Oknum KPK Diskreditkan Irjen Firli Bahuri Diluar Prosedur

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu menyatakan bahwa yang dituduhkan oknum-oknum KPK, yang menggelar jumpa pers dengan mendiskreditkan Calon Pimpinan (Capim) KPK, Irjen Firli dari unsur kepolisian adalah tidak benar. Caranya pun ilegal. Sebab mereka melakukan itu tanpa persetujuan yang benar di internal KPK.

“Kami tadi saat fit and proper test menanyakan langsung kepada Capim yang dituduh melanggar etika berat. Ternyata jumpa pers itu ilegal. Tidak atas persetujuan yang sah. Dan capim yang incumbent juga tidak tahu ada jumpa pers itu. Serta tuduhannya tidak benar,” kata Masinton pada acara di Dialektika Demokrasi dengan tema “Tantangan Pimpinan KPK Baru, Mampu Benahi Internal dan Berantas Korupsi?” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Dikatakan Masinton, ia mengetahui yang melakukan jumpa pers itu adalah oknum pimpinan KPK, oknum penasehat, dan juru bicara. Mereka yang selalu bilang ke publik, KPK sebagai lembaga yang paling bersih, benar dan tertib, serta tinggi integritas.

Padahal, setelah DPR melakukan penyelidikan, semua yang disebutkan itu, tidak benar. Di dalamnya sarat dengan friksi.

Friksi yang terlihat di antaranya itu, melakukan keterangan pers, tidak melalui prosedur yang benar. “Itu diakui oleh Capim KPK yang dituduhkan, Firli. Dia mengaku tidak mengetahui dan tidak diberitahu akan adanya keterangan pers,” jelas Masinton.

Jumpa pers itu sendiri, dilakukan oleh

oknum pimpinan KPK, oknum penasehat dan jubir. “Itu mirip dengan yang dilakukan KPK kepada Pak Budi Gunawan saat sedang fit and proper test. Mereka konpres dan menetapkan Pak Budi sebagai tersangka. Tapi akhirnya KPK kalah di praperadilan. Kelakuan begini diulang lagi,” kata Masinton.

Lainnya, fakta yang mendukung di KPK sarat friksi, masih menurut Masinton, pemutusan perkara yang dilakukan secara voting.

“Bisa dibayangkan, sebuah proses hukum dilakukan melalui voting, bukan dari fakta Lidik. Ini menentukan nasib seseorang loh. Kan yang memutuskan orang bersalah atau tidak hakim. Bukan KPK yang mengandalkan voting,” ujar polisi dari PDI P ini.

Karena itu, tambah Masinton, DPR menganggap hal itu sudah cukup. KPK harus dibenahi. Tidak ada lagi propaganda yang dilakukan oleh oknum Wadah Pegawai (WP) KPK, Pimpinan KPK, dan lembaga pengawas.

“Kebobrokan KPK harus diselesaikan. Karenanya, pimpinan KPK terpilih nantinya harus dapat membenahinya.

Ada banyak persoalan di KPK itu,” tutup Masinton yang dapat giliran bicara pertama dalam diskusi tersebut. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.