Banner sumsel

Lahat Kebagian 7000 Bidang Tanah untuk Sertifikat Gratis

LAHAT, koranindonesia.id – Tahun 2018 ini, Kabupaten Lahat kebagian 7000 bidang tanah untuk pembuatan sertifikat tanah gratis yang dicanangkan pemerintah pusat.. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat, Ir Romanus Noor Widarto MM melalui Kasubsi Pendaftaran Tanah, Umar Khayam saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (20/04/2018).

“Tahun ini Kabupaten Lahat kebagian 7000 bidang dalam pembuatan sertifikat tanah  gratis. Dari 7000 bidang tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yakni untuk prona 4.530 bidang, transmigrasi 1.970 bidang dan pertanian 500 bidang, dengan total 7000 bidang tanah,” kata Umar.

Tidak hanya itu saja, BPN Kabupaten Lahat di tahun 2018 ini juga akan mengurusi masalah P4T yang merupakan sekat bidang tanah atau pengukuran, namun untuk P4T itu bukan sebagai sertifikat tanah. “Kita juga ada yang namanya P4T, yang mana ini bukan untuk melakukan sertifikat tanah namun hanya untuk membuat sekat atau pengukuran tanah saja. Dimana tahun ini ada 3000 bidang tanah,”ucapnya.

Diterangkan Umar, seluruh bidang tanah tersebut seluruhnya dari luar Kota Lahat. “Seluruhnya kita berikan untuk warga yang ada di luar Kota Lahat, seperti daerah kecamatan atau desa-desa yang tentunya harus kita bantu dalam pembuatan sertifikat gratis ini. Apalagi program ini sebagai bentuk dari pemerintah pusat,”jelasnya.

Bahkan, dalam mencanangkan program pemerintah pusat ini, BPN Kabupaten Lahat sudah melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan melalui Kepala Desa (Kades) setempat. “Yang namanaya sosialisasi terus jalan, apalagi target tahun ini kalau bisa cepat ya cepat selesai itu lebih bagus. Karena seperti nawacita pak presiden program ini bisa menyetuh seperti petani dan warga ekonomi kebawah dipelosok,” tuturnya.

Untuk diketahui ada biaya yang tidak ditanggung pemerintah seperti fotocopy dokumen, pengadaan dan pemasangan patok, biaya materai. “Jelas sekali kalau dari BPN ditanggung gratis, namun untuk masalah materai, foto copy atau yang lainnya, ya itu harus ditanggung masing-masing,”terangnya.

Adapun syarat mengikuti program itu diantaranya, untuk tanah milik sendiri wajib menyiapkan diantaranya fotokopi KTP, SPPT-PBB terbaru dan KK. “Kegiatan ini dilakukan Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya,”pungkasnya. (nur)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.