Banner sumsel

Kuasa Hukum Fathony Segera Surati Gubernur Sumsel

PALEMBANG, koranindonesia. Id – Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LBH PWI) Sumsel selaku kuasa hukum Muhammad Fathony, calon komisioner KPID Sumsel yang namanya digeser akan melayangkan surat kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Hal ini diungkapkan Muhammad Huna kuasa hukum dari LBH PWI Sumsel. Ia menerangkan surat dengan nomor : 12/LBH-PWI/Sumsel/IV/2018 berisikan peninjauan ulang pelantikan anggota KPID Sumsel periode 2018-2021.

“Diduga Gubernur tabrak peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomo 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan,” kata Huna didampingi rekan kerjanya Iir Sugiarto saat ditemui di kantor LBH PWI Sumsel.

Selain itu, pihaknya juga mengirimkan surat kepada Pimpinan Komisi I DPRD Sumsel dengan nomor : 13/LBH-PWI/Sumsel/IV/2018 perihal permohonan salinan penetapan hasil fit and proper test calon KPID Sumsel periode 2017-2021 dan SK Pelantikan anggota KPID Sumsel 2018-2021.

Ditambahkan Iir Sugiarto, dalam peraturan KPI Pasal 25 Ayat 1 dijelaskan DPRD Provinsi menetapkan tujuh anggota KPI Daerah yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking) dan Ayat 2 menetapkan rangking 1 sampai 7 untuk calon terpilih KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah cadangan.

“Bisa diganti dengan calon cadangan, apabila calon terpilih mengalami sakit permanen. Cacat hukum dan hal tersebut harus dengan dasar serta pemberitahuan yang jelas. Fakta di lapangan yang dilantik peringkat 11-12,” ujarnya.

Masih dikatakan Iir, surat yang dilayangkan itu meminta Gubernur Sumatera Selatan melakukan peninjau ulang terhadap pelantikan kemarin “Kami minta Gubernur untuk mencabut SK penetapan anggota KPID 2018-2021, merevisi nama – nama yang telah dilantikan dan melantik kembali anggota KPID sesuai hasil ketetapan Komisi I DPRD Sumsel,” pungkasnya. (yyn).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.