Banner sumsel

KSPI Meminta Kenaikan Upah Minimun 25 Persen

JAKARTA,koranindonesia.Id-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak mentah-mentah kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen sebagaimana yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dalam surat edaran tertanggal 15 Oktober 2018.

Presiden KSPI  Said Iqbal mengatakan kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen diyakini akan membuat daya beli buruh jatuh. Hal itu akan berdampak kenaikan harga-harga barang seperti beras, telur ayam, transportasi (BBM), listrik, hingga sewa rumah kenaikannya lebih besar dari 8,03 persen,” katanya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Said menuturkan seharusnya kenaikan upah minimum tahun 2019 sebesar 20 hingga 25 persen. Menurut Iqbal, kenaikan sebesar itu didasarkan pada hasil survey pasar kebutuhan hidup layak yang dilakukan pihaknya di berbagai daerah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera.

Oleh karena itu, dia meminta agar kepala daerah mengabaikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan tidak menggunakan PP 78/2015 dalam menaikkan upah minimum.

“Sebab acuan yang benar adalah menggunakan data survey kebutuhan hidup layak sebagaimana yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” pungkasnya.

Kenaikan sebesar 8,03 persen tersebut diketahui sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang menetapkan formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Sejak diterbitkan pada tahun 2015 lalu, KSPI sudah menolak PP 78/2015 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.