Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba vaksin maret 2021

KPU Menaati UU terkait Tahapan Pemilu dan Pilkada

Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Jakarta,koranindonesia.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  akan mengikuti keputusan pemerintah terkait tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

“Pada prinsipnya KPU menyelenggarakan tahapan pemilu dan pilkada berdasarkan ketentuan dalam UU. Sedangkan kewenangan pembentukan UU ada pada DPR bersama pemerintah. Dalam kaitan dengan kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilu, maka KPU adalah pelaksana UU,” kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, melalui keterangan persnya, Rabu (17/2/2021)
Baca Juga

Saat Dunia Milik Berdua yang Lain Ngontrak

Waka DPD RI Nono Sampono Apresiasi Vaksin Nusantara

Menurut Raka Sandi, pihaknya akan membentuk Peraturan KPU (PKPU) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPU dan kebutuhan dalam penyelenggaraan tahapan.
“Ada beberapa hal penting yang saat ini menjadi fokus KPU. Di antaranya penyelesaian tahapan dan sekaligus evaluasi Pilkada 2020. Kemudian penataan dan konsolidasi kelembagaan KPU, serta persiapan menghadapi pemilu dan pilkada,” urainya.Sedangkan soal  desain tahapan dan model keserentakan pemilu dan pilkada, kata Raka Sandi, KPU akan melakukan kajian, menyusun rancangan tahapan dan simulasi.

Selain UU, maka Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 juga akan menjadi bahan yang dijadikan acuan.

“Diharapkan potensi permasalahan terkait substansi regulasi dan tata kelola pemilu ke depan yang mungkin akan dihadapi, dapat dipetakan serta dicarikan  solusi,” tambahnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pilkada semestinya dilaksanakan pada 2024 sesuai amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Bahtiar, UU Pilkada  hasil perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 itu mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024.

Bahtiar menegaskan, perubahan itu bukanlah tanpa dasar, tetapi telah disesuaikan dengan alasan yuridis, filosofis, hingga sosiologis.

“Oleh karenanya kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa pilkada diserentakkan tahun 2024,” katanya.(YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.