Banner sumsel

KPU Larang Iklan Rekening Jokowi-Ma’ruf Amin di Media Cetak

JAKARTA,koranindonesia.Id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang para capres-cawapres beriklan di media cetak sebelum 21 Maret 2019. Munculnya tanggapan ini menyusul adanya pemasangan iklan nomor rekening sumbangan untuk Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin di media cetak.

“Jadi kampanye di media massa, itu ditentukan waktunya 21 hari sebelum masa tenang kampanye,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Masa tenang kampanye adalah 3 hari sebelum pemungutan suara pada 17 April 2019. Itu berarti iklan kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik, menurut Hasyim, baru bisa dilakukan pada 21 Maret 2019 hingga sebelum masa tenang pada 14 April 2019.

“Itu baru boleh kampanye menggunakan media massa,” katanya.

Menurut Hasyim, KPU melarang iklan nomor rekening Jokowi-Ma’ruf di media cetak. Apalagi dalam iklan itu wajah Jokowi-Ma’ruf beserta nomor urutnya pun tertera dengan jelas.

“Mestinya nggak boleh dari segi waktu,” ujar Hasyim.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf sebagai pihak yang memasang merasa perlu mencantumkan gambar pasangan nomor urut satu itu sebagai penambah pesan dari tujuan iklan tersebut. KPU menyerahkan kepada Bawaslu mengenai hal ini.

“Silakan pembelaan di Bawaslu,” sebut Hasyim.

Sebelumnya, muncul iklan di sebuah koran soal nomor rekening bagi yang ingin berdonasi kepada Jokowi-Ma’ruf.

Dalam iklan tersebut, ditampilkan foto Jokowi-Ma’ruf, nomor urut pasangan calon, dan slogan ‘Jokowi-Ma’ruf Amin Untuk Indonesia’ serta ‘Jokowi-Amin Indonesia Maju’.

Saat ini pihak Bawaslu tengah mengkaji apakah ada pelanggaran pada iklan rekening Jokowi-Ma’ruf itu.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto berdalih perlu mencantumkan gambar dan nomor urut agar iklan rekeningnya lebih diketahui publik.

“Kita kan mau mengumumkan nomor rekening agar diketahui oleh publik. Kalau nggak ada gambar Pak Jokowi, emangnya harus pakai masker? Harus pakai tutup?,” ungkap Hasto, Kamis (18/10/2018).

Aturan soal iklan kampanye di media massa ini tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam pasal 275 diatur soal kampanye pemilu yang salah satunya bisa melalui iklan media massa cetak, elektronik, dan internet.

Pada pasal 276 teknis waktu diatur lebih detil lagi. Bunyinya adalah sebagai berikut: Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f (iklan di media massa) dan huruf h (debat pasangan calob tentang materi Kampanye Pasangan Calon) dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.