Bhintan Shalawat

KPU Harus Batasi Penggunaan Fasilitas Negara Oleh Capres Petahana

JAKARTA,koranindonesia.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharuskan membuat aturan secara rinci dan limitatif untuk batasan penggunaan fasilitas negara oleh calon presiden petahana saat kampanye.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi di Jakarta, Kamis, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 10/PUU-XVII/2019 tanggal 13 Maret 2019.Dikatakannya kalau capres petahana menggunakan pesawat atau mobil kepresidenan ketika akan berkampanye apakah termasuk penggunaan fasilitas negara atau tidak. Sebab, pada sisi lain pesawat atau mobil kepresidenan itu terkait protokoler keamanan kepresidenan.

Berbeda, misalnya, kalau capres petahana menggunakan istana kepresidenan sebagai tempat kampanye yang sangat jelas termasuk penggunaan fasilitas negara yang dilarang. Ini sudah menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

“Hal-hal seperti ini harus diatur secara tegas oleh KPU. Kalau tidak akan semua alat negara akan dipakai buat kampanye,” terangnya.

Pada Rabu (13/03/3019), MK memutuskan ketentuan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan itu sekaligus menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden petahana tidak harus cuti untuk berkampanye.

Namun demikian, Mahkamah menyatakan agar diberlakukan pembatasan kepada capres petahana dalam berkampanye sehingga tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Capres petahana dituntut agar cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan atau larangan yang ditentukan dalam undang-undang.

“Ini batasan yang diingatkan Mahkamah kepada capres petahana,” tandasnya. (Erw)

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.