Banner sumsel

KPU di Daerah Masih Tunggu Regulasi yang Atur Penyandang Ganguan Jiwa Boleh Nyoblos

Ketua KPUD Muba: Sejauh Ini Belum Ada Regulasi yang Mengatur Jelas

MUSIBANYUASIN,koranindonesia.id—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Banyuasin masih menunggu dan belum ada regulasi yang mengatur secara jelas terkait penyandang disabilitas mental dan gangguan jiwa untuk ikut serta  berpartisipasi pada pemilihan umum 2019 mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Muba Firdaus Marvel’s menanggapi ramainya komentar netizen terkait aturan KPU akan mengakomodasi penyandang disabilitas untuk ikut Pemilu 2019 mendatang. ‎Termasuk juga masyarakat penyandang disabilitas mental atau ganguan jiwa.

“Kita belum sosialisasikan terkait hal tersebut, sebab secara regulasinya pengakomodasian penyandang disabilitas mental dan gangguan jiwa belum ada PKPU nya,” kata Firdaus kepada media. Namun, jika sudah jelas peraturan dan regulasinya  mulai  akan sosialisasikan.

“Kami hanya menunggu instruksi pusat jika aturanya jelas kita jalankan,” singkatnya.

Sebelumnya Anggota KPU Hasyim Ashari  mengatakan tetap akan melayani seluruh kaum disabilitas. Termasuk penyandang disabilitas mental, namun saat pemilihan berdasarkan rekomendasi dokter dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

“Rekomendasi surat dokter yang merawat kaum disabilitas mental yang menentukan mereka bisa ikut memilih, sebab tidak mungkin mereka mengikuti pencoblosan bila masih mengalami gangguan jiwa berat,” katanya kepada koranindonesia.id  di Jakarta, Jumat (23/11/2018)

Diungkapkan Hasyim untuk pendataan kaum disabilitas mental itu sendiri KPU akan melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Menurutnya, seandainya yang bersangkutan pada hari pemilihan sudah pulih, maka dia dapat memilih. Begitupun sebaliknya, jika belum pulih maka tidak dapat memilih.

“Bila saat pendataan yang bersangkutan sedang ‘kumat’, tentu tidak mungkin ditanya sendiri. Yang paling memungkinkan pendataan dengan bertanya kepada keluarga, dokter, tenaga medis yang merawatnya” terangnya.

Untuk itu, penyandang disabilitas mental yang memungkinkan untuk didata yaitu yang bersama keluarganya atau sedang berada di rumah sakit jiwa dan panti sosial. Namun penyandang disabilitas jiwa yang berkeliaran di jalan dan dirumah tidak dinyatakan ikut serta dalam pemilihan.

“Kalau penyandang disabilitas jiwa tinggi di jalan-jalan atau hanya dirawat dirumah siapa yang bisa menjamin apabila nanti kumat. Namun dengan satu catatan mereka bisa memilih apabila keluarga atau siapapun yang bisa mendapatkan surat keterangan dari dokter,” tegasnya

Sementara itu Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem mengungkapkan pemilih penyandang disabilitas tidak semuanya bisa ikut memilih melihat tingkat disabilitas mereka tinggi atau rendah. Apabila tingkat disabilitas kejiwaan mereka tinggi tidak diharuskan bisa memilih sebaliknya bila disabilitas mereka tergolong rendah harus di wajibkan ikut memilih.

“Mereka juga punya hak suara sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) mereka juga kan memiliki KTP, jadi sama haknya dengan kita. Namun yang disabilitas tergolong tinggi tidak mungkin diharuskan untuk ikut memilih,” tandasnya. (sts/ard/erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.