Banner sumsel

KPU Belum Sampaikan Seluruh Akun Medsos ke Panwaslu

LUBUKLINGGAU, koransumatera.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau Efriadi Suhendri mengatakan pihaknya belum menyampaikan seluruh data akun media sosial (Medsos) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

“Laporan akun medsos dari tim RR sudah diterima, namun memang belum kita sampaikan ke Panwaslu,” kata pria yang akrab disapa Eef, Kamis (22/2/2018) saat menghadiri pembekalan pelaksanaan pengawasan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau di Hotel Daffam.

Hal tersebut disampaikan Eef terkait data yang diterima Ketua Panwaslu Lubuklinggau Mirwan.

“Sesuai peraturan PKPU setiap Paslon harus mempunyai maksimal 5 akun Medsos baik itu akun Facebook, Twitter dan lain-lain itu yang diperbolehkan. Nah, diluar 5 akun medsos ini akan dilakukan pengawasan, kalau ternyata melakukan seperti misalnya kampanye dan hal-hal yang lain akan kita tindak,” katanya.

Sedangkan, untuk saat ini yang sudah melaporkan akun-akun medsos tersebut yaitu tim pasangan nomor urut 1 pasangan Toyeb Rekembang dan Sofyan dan nomor 2 pasangan H.SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar.  Sedangkan untuk pasangan nomor urut 3, sampai saat ini belum masuk ke pihak kami  (Panwaslu). Tapi kalau ada di KPU pasti ada tembusan ke Panwaslu.

“Seharusnya secara aturan setiap masing-masing paslon harus melaporkan akun-akun tersebut. Selanjutnya Panwaslu akan melakukan kordinasi dengan pihak KPU, untuk menyurati pasangan nomor urut 3 untuk melaporkan akun-akunnya. Kita juga akan berkoordinasi denga pihak tim cyber Polres Lubuklinggau, menyangkut tentang Medsos ini. Karena kami tidak mempunyai kemampuan untuk memblok akun-akun tersebut,” ujarnya.

Mirwan menambahka, terkait masalah billboard dan foto-foto- Petahana akan ditertibkan, baik dalam bentuk himbauan, brending di mobil dan termasuk di RT.

“Kita sudah meminta Pjs Walikota Lubuklinggau Riku Junaidi untuk segera memberikan himbauan ke bawah baik di dinas, camat, lurah dan RT semua instansi di Pemerintah Kota Lubuklinggau. Karena dalam aturan tidak diperbolehkan karena menggunakan dana APBD. Sedangkan di dalam aturan dilarang menggunakan fasilitas negara dan dilarang menggunakan program atau kewenangan waktu menjabat walikota maupun tidak menjabat lagi, jadi itu tidak boleh lagi,” terangnya.

Disamping itu pihak Panwaslu juga untuk menjaga prinsip keadilan dalam asas pemilu itu ada adil namanya. Jadi setiap paslon akan  diperlakukan secara adil. Paling lambat seluruh bilboard pertahana akan kita bersihkan, paling lambat 24 Febuari targetnya harus bersih semua.

“Kalau belum juga bersih kita akan koordinasi dengan Pjs Walikota Lubuklinggau dan Sat Pol PP untuk segera membersihkan bilboard yang ada,” tutupnya.

Disampaikan Mirwan terkait acara yang diadakan Panwaslu adalah pembekalan pengawasan pemilu baik calon Gubernur dan Walikota, dengan tujuan agar Panwascam lebih memahami tugasnya dan profesional  dalam melakukan pengawasan khususnya pada saat tahapan kampanye seluruh calon gubernur dan walikota.

Reporter: shandi April
Editor: elan

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.