Bhintan Shalawat

KPU, Bawaslu, dan Kemendagri Sudah Bersihkan DPT dari Nama WNA Pemilik KTP-el

JAKARTA, koranindonesia.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama-sama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim telah membersihkan nama- nama warga negara asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Informasi tersebut disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Arif Zudan Fakhrullah saat tampil sebagai pembicara dalam Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Pemantapan  Penyelenggaraan Pemilu di Jakarta, Rabu (27/3), kemarin.

Zudan sekaligus membantah informasi yang menyebutkan ada jutaan WNA yang memiliki KTP elektronik.  “Tidak benar isu ada jutaan WNA punya KTP- el. Berdasarkan data hanya ada 1.680 WNA di seluruh Indonesia yang punya KTP el,” katanya, dilansir setkab.go.id, Kamis (28/3/2019).

Pemberian KTP kepada WNA, jelas Zudan, bukanlah kebijakan yang baru, apalagi dikaitkan dengan Pemilu 2019. Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 88/1977 yang membolehkan WNA memiliki KTP. “Jadi kebijakan WNA boleh punya KTP ini sudah lama,  sejak 1977,” imbuh Zudan.

Untuk itu, Dirjen Dukcapil itu berharap petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencermati isian KTP-el sehingga tidak ada WNA yang punya KTP-el lolos untuk memilih. Hingga saat ini, lanjut Zudan, sudah 97.8% atau sebanyak 188 juta warga melakukan perekaman KTP-el.  “Masih ada sekitar 4 juta warga yang belum lakukan perekaman terutama di Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri itu  juga mengingatkan perlunya diantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (28/3) ini mengenai kemungkinan membolehkan warga untuk memilih dengan menggunakan surat keterangan lain di luar KTP elektronik. Sebab berdasarkan data ada sebanyak 2.8 juta warga yang pernah memiliki identitas lebih dari satu.

“Putusan MK ini perlu diantisipasi karena bisa saja pemilih punya data ganda karena punya 4 rumah jadi punya 4 kartu keluarga dan 4 KTP,” ungkap Zudan seraya berharap MK memutuskan warga yang bisa memilih dengan berdasarkan database KTP-el.

(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.