Banner Pemprov 17 Agustus

KPK Tetapkan Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso Tersangka Suap

JAKARTA, koranindonesia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, bersama dua orang lain sebagai tersangka dugaan suap terkait kerja sama pengangkutan pelayaran.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, setelah memeriksa dilanjutkan dengan gelar perkara, sebelum 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi.

Dijelaskannya, memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa terkait kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT HTK (Humpuss Transportasi Kimia).

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni diduga sebagai penerima suap anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Indung (IND) dari unsur swasta,” ungkapnya dalam keterangan pers, di Jakarta, Kamis (28/3/2019) malam.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Manajer Pemasaran PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti. Sebagai pihak yang diduga penerima Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang Undang (UU) Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Asty disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat empat tersangka tersebut. Sebelumnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal antara PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) sudah dihentikan.

“Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan BSP, anggota DPR,” terangnya

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dllakukan nota kesepahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia. Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Bowo diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD2 per metric ton. Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85.130. Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta.

“Selain penerimaan terkait dengan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT PILOG dengan PT HTK, KPK juga mendapatkan bukti telah terjadi penerimaan-penerimaan lain terkait dengan jabatan Bowo sebagai anggota DPR RI,” tandasnya.
(erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.