KPK Periksa Waketum PAN

JAKARTA,koranindonesia.Id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap, terkait kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan ketua Fraksi PAN di DPR RI itu akan diperiksa sebagai sakti untuk tersangka Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. Dikatakannya yang bersangkutan bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan.

“Dalam pemeriksaan kali ini, tim penyidik KPK akan mendalami informasi dari Mulfachri, terkait rapat-rapat yang terjadi untuk pembahasan DAK Kebumen,” ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Dijelaskan Febri pemanggilan Mulfachri, merupakan bagian pemeriksaan lanjutan yang dilakukan KPK untuk mendalami pembahasan anggaran DAK Kebumen. Sehingga penyidik sangat membutuhkan sekali keterangan dari saksi.

Sebelumnya, Senin (18/02/2019) lalu, KPK memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar terkait hal ini. KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait dengan risalah rapat dan pembahasan anggaran yang dibawa Indra. Beberapa dokumen-dokumen atau risalah laporan singkat di DPR di Badan Anggaran yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu yang diminta oleh KPK dan disita sebagai dokumen sitaan oleh KPK.

Indra juga menyatakan bahwa Taufik Kurniawan belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Taufik ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Oktober 2018 lalu, atas dugaan menerima hadiah atau janji dalam pembahasan DAK Kebumen.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen tahun Anggaran 2016. Diduga, Taufik Kurniwan menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp3,65 miliar

Taufik Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.