Banner sumsel

KPK Periksa Gubernur Jawa Tengah

JAKARTA,koranindonesia.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai saksi penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (e-KTP).

Ganjar mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari. Namun, Ganjar tidak terlalu banyak memberi keterangan kepada wartawan saat hadir di Gedung KPK.”Nanti ya, saya belum bisa memberi keterangan,” ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (10/05/2019).

Selain Ganjar, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Markus Nari, yaitu Bupati Morowali Utara Sulawesi Tengah Aptripel Tumimomor. Aptripel diperiksa sebagai saksi Markus Nari.

Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait e-KTP, yakni diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus e-KTP.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (e-KTP) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.