Banner sumsel

KPK Periksa Anggota DPR RI Nawafie Saleh

JAKARTA,koranindonesia.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nawafie Saleh dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan Nawafie dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir. KPK terus melakukan pendalaman kedalam kasus korupsi yang dialami Sofyan Basir.

“Yang bersangkutan diperiksa saksi untuk tersangka Sofyan Basir terkait tindak pidana korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/05/2019)

Selain Nawafie, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Sofyan, yaitu Direktur Keuangan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) Amir Faisal dan Direktur PT One Connect Indonesia Herwin Tanuwidjaja.

Sebelumnya, Rabu (8/05/2019), KPK juga telah memanggil anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar lainnya untuk tersangka Sofyan, yakni Melchias Marcus Mekeng. KPK mengonfirmasi Mekeng soal penerimaan uang oleh mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih yang juga terpidana kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Untuk diketahui, KPK pada Selasa (23/4) telah menetapkan Sofyan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam kronologi kasus tersebut, Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dangan PT PLN untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer” (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Diduga, telah terjadi beberapa kali penemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), dalam pertemuan tersebut diduga Sofyan telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
Johannes Kotjo meminta anak buahnya untuk siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka.

Setelah itu, diduga Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar “Power Purchase Agreement” (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

Sampai dengan Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan.

“Dalam penyidikan kasus itu, tersangka Sofyan pun telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 25 April 2019,” tandasnya. (erw)

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.