Banner sumsel

KPK Perhatikan  Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaannya di Daerah

PALEMBANG,koranindonesia.id-Untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen Pemda di wilayah Provinsi Sumsel KPK menggelar Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumsel di Griya Agung, Rabu (4/4/2018).

Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib yang hadir mengungkapkan langkah yang diambil KPK sangat tepat dan sangat membantu Pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi.

“Dengan komitmen ini, maka kita sama-sama memerangi korupsi, dengan menanamkan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah,” ungkap Najib.

Ditambahkan Najib  ada beberapa kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintah kota Palembang dalam rangka pencegahan korupsi.
“Diantaranya dengan meningkatkan tunjangan setiap ASN atau TPP, dengan demikian ASN akan lebih semangat dalam bekerja dan tidak berfikir untuk melakukan tindakan korupsi, karena kebutuhannya telah dipenuhi” ujar Najib.

Langkah lainnya bisa dengan melibatkan Inspektorat dalam mengawasi kerja ASN.  Dan menjadikan inspektorat sebagai tenaga pendamping dalam setiap pelaksanaan kegiatan (proyek) Pemerintah kota Palembang.

“ Saya yakin hal ini akan meminimalisir tindakan korupsi” Ujarnya.

Sementara itu, anggota KPK Saut Sitomorang mengatakan   ada beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK dalam program pencegahan korupsi yang meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan layanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang.

“Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi sorotan dan perhatian KPK antara lain perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana desa dan tata kelola SDM,” paparnya.

Bidang lain yang disoroti, sambung Saut, adalah penguatan sistem integritas pemerintahan melaluiimementsi sistem pengendalinan gratifikasi dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.  Perbaikan pengelolaan SDM dan penerapan tambahan penghasilan juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi.

Pemprov Sumsel adalah salah satu dari 10 Provinsi yang tahun ini menjadi lokasi upaya pencegahan korupsi. Sejak 2016 hingga akhir 2017, Unit Koordinasi dan supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia.  Tahun ini, KPK melakukan perluasan daerah ke 10 Provinsi yakni Kepualauan Bangka Belitung, Sumsel, Lampung,Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kalimantan Utara, Sulut, Sulteng dan Sulbar,” pungkasnya (sen)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.