Banner sumsel

KPK Panggil Indra Cakra, Saksi Tersangka Suap Meikerta Billy Sondoro

JAKARTA,koranindonesia.Id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Divisi Master Planning Lippo Cikarang, Indra Cakra, dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek  Meikarta untuk saksi tersangka Billy Sindoro.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati mengatakan hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Divisi Indra Cakra sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro. Dalam penyidikan kasus Meikarta, fokus utama KPK rangkaian peristiwa terkait proses perizinan, baik rekomendasi dari dinas-dinas yang diduga adanya indikasi backdate maupun penanggalan mundur.

“KPK juga terus menelusuri sumber uang suap terkait dengan proyek Meikarta. Sebab KPK menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo Group yang telah diperiksa dalam penyidikan kasus Meikarta,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 9 tersangka. Mereka antara lain, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT. KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas pada bulan April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam. (Erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.