Banner sumsel

KPK Maksimalkan Program Pencegahan Korupsi

PALEMBANG, koranindonesia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK, Rabu (4/4/2018) saat rapat koordinasi di Griya Agung, Palembang.

Rapat koordinasi ini melibatkan, Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan walikota se- Sumatera Selatan, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Sumatera Selatan.

Kegiatan ini bersinergi dengan para pemangku kepentingan, yakni Kementrian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP).

Pada rapat koordinasi ini masing-masing kepala daerah dan ketua DPRD akan menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi dengan disaksikan  Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan, Kepala Perwakilan BPKP dan pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya KPK  untuk terus memaksimalkan program pencegahan korupsi, yang membutuhkan komitment kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Sumatera Selatan dalam melaporkan hartanya.

” Ini bisa di lihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya. Sebanyak 51,26 % di tingkat eksekutif dan 17,95 % di tingkat legislatif,” ujarnya.

Menurutnya ada beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK dalam program pencegahan korupai ini meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan, pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang.

Saut menghimbau, para pemimpin daerah dan penyelenggara negara di Provinsi Sumatera Selatan, untuk bersama -sama berupaya meningkatkan komitmen anti korupsi sehingga tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel, KPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi. Untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi.

KPK juga berharap masyarakat bisa turut ikut melakukan pengawasan dengan efektif dan tidak mentolerir perbuatan korupsi sekecil apapun. (win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.