Banner sumsel

KPK Klaim Selama Enam Bulan Selamatkan Uang Negara Rp. 28,7 Triliun 

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, membeberkan penyelamatan keuangan daerah yang dilakukan instansinya. Total sebanyak Rp28,7 triliun diselamatkan KPK dalam kegiatan pencegahan korupsi selama semester satu 2019.

“Penyelamatan keuangan daerah sebesar nilai tersebut merupakan hasil intervensi KPK,” kata Febri di Jakarta, Jumat (20/9).

Perinciannya yakni terkait penagihan piutang pajak daerah sebesar Rp18,8 triliun; penyelamatan aset pemerintah daerah yang dikuasai pihak ketiga sebesar Rp6,8 triliun, dan; optimalisasi pajak daerah sebesar Rp2,2 triliun. Selain itu, ada penghapusan pembebasan cukai rokok pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebesar Rp900 miliar.

Dalam menyelamatkan keuangan daerah, Febri menyebut angka yang terbesar adalah kontribusi dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp18,5 triliun. “Piutang pajak tersebut terkait kewajiban pajak dari berbagai objek pajak,” ujar dia.

Sebagai contoh di sini adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak air tanah (PAT). Objek pajak lain juga diusut, seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Kontribusi lainnya berasal dari sejumlah pemerintah daerah lainnya, yaitu Kabupaten Badung (Bali), Kalimantan Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kabupaten Lombok Barat (NTB), Kota Mataram (NTB), dan Kabupaten Sumbawa (NTB). Selanjutnya, ada Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), Kota Tual (Maluku), Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran (Lampung).

Terkait penyelamatan aset pemda yang dikuasai oleh pihak ketiga, di antaranya berupa penyelamatan aset Gedung YTKI milik Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta senilai Rp1,8 triliun. Selain itu, ada juga pengambilalihan aset Stadion Barombong yang diserahkan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kepada Pemprov Sulawesi Selatan senilai Rp2,5 triliun.

KPK juga menyelamatkan aset berupa fasum dan fasos yang diserahkan perusahaan pemegang SIPPT kepada pemprov DKI Jakarta senilai Rp1,9 triliun, dan aset berupa tanah milik PT KAI dan PT Agra Citra Kharisma (ACK) di Kota Medan seluas 35.537 m2 senilai Rp500 miliar.

“Selebihnya adalah penyelamatan aset daerah berupa tanah dan bangunan pasar di sejumlah pemda seperti Kota Binjai (Sumatera Utara), Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), Kepri, dan Jambi,” ucap Febri.

Adapun optimalisasi pajak daerah yang berhasil didorong KPK adalah peningkatan pajak asli daerah kabupaten kota. Contohnya dari pemasangan alat rekam pajak (tapping machine device) untuk pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir dari sejumlah daerah sebesar Rp699 miliar.

Selain itu, ada optimalisasi penerimaan BPHTB dengan sistem host-to-host dan BPN dari Pemda Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua sebesar Rp964 miliar. KPK juga mengintervensi optimalisasi penerimaan pajak dari jenis pajak tingkat provinsi seperti PKB, PBBKB, dan PAT dari enam provinsi senilai Rp538 miliar.

Terakhir, terkait penyelamatan keuangan dari penghapusan pembebasan cukai rokok pada KEK Batam senilai Rp900 miliar. Febri menyebut hal ini sebagai hasil kajian KPK.

“Salah satu rekomendasi KPK ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Dirjen Bea Cukai untuk tidak lagi melayani permintaan pembebasan cukai rokok,” kata dia.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.